Paling mudah bilang marilah belajar dari banjir bandang dan tanah longsor

—

View this post on Instagram

Yang terbaru terjadi di Sumut Aceh, dan Sumbar. Sebelumnya di Jatim. Banjir besar. Tanah longsor. Yang terbaru ini dahsyat. Mungkin ada yang bilang, di Singapura, Arab Saudi, dan Emirat Arab juga bisa banjir. Di Jepang, Amerika, dan Eropa juga. Lalu orang berdebat soal mitigasi dan rencana kontigensi.

Jika rakyat hanya bertanya mungkin akan dianggap naif bahkan bodoh, karena 88 persen keluarga di Indonesia tak dikepalai tamatan S1. Berbeda dari pejabat dan wakil rakyat, sejak kampanye pun sudah pamer gelar, bukan cuma S1 tetapi juga S2 bahkan S3. Gelar selalu ditulis dalam laman resmi dan disebutkan dalan acara resmi. Gelar mayoritas rakyat cuma S teler, kurang cendekia, pun kurang cerdik.

Pertanyaan itu misalnya, kalau tak ada banjir bandang yang memuntahkan kayu gelondongan berarti tak ada niat untuk mendata kondisi hutan? Karena untuk memastikan apakah batang-batang kayu hasil pembalakan liar ataukah hasil penebangan legal butuh penelitian.

Dalam pikiran rakyat S teler, sudah meningkat karena dulunya hanya S doger, kalau penelitian ditambahi kata “lanjut” mungkin masuk akal. Sebelum lanjut pasti sudah ada data citra satelit untuk memperbandingkan luas vegetasi dari waktu ke waktu, tak hanya di hutan tetapi juga di permukiman.

Lalu rakyat bertanya kenapa gajah pun sampai tersapu air bah, apakah dalam banjir sebelumnya juga pernah? Begitu pun pertanyaan mengapa banyak penduduk yang menjadi korban, apakah sebelumnya pernah, di luar tsunami?

View this post on Instagram

Semoga tak ada jawaban selain janganlah saling menyalahkan maupun marilah kita belajar dari bencana ini. Belajar terus itu baik. Tetapi kalau penguasa hanya mengajak belajar tanpa memulai belajar, hal buruk akan terulang, bahkan bisa lebih buruk.

Semoga pula tak ada jawaban semacam dasar rakyat, selalu gagal paham bahwa mengurus bangsa dan negara itu sulit. Kalau tahu akan sukar kenapa ada saja orang yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dan kepala daerah, dan tak menolak ketika diangkat jadi menteri dan sebangsanya?

Pertanyaan barusan pasti diajukan oleh orang dari kelompok 88 persen yang kurang cendekia, pun kurang cerdik.