Ingatan pelajaran SD dalam bencana alam

Kita sudah melihat laporan pandangan mata serta foto dan video, terutama di media sosial, tentang banjir dan tanah longsor di beberapa titik di Sumut, Aceh, dan Sumbar. Istilah netral yang beraroma ilmiah menyebutnya bencana hidrometeorologi. Amuk siklon menjadi penyebab.

Benarkah hanya itu? Kata berita, dan dalam asumsi banyak orang, ada soal kerusakan lingkungan di sekitar hulu. Hutan digunduli. Air hujan bercurah tinggi tak tertahan, langsung ke sungai, padahal ke arah hilir sungai mendangjal. Tanah dari atas yang tak terikat akar terbawa air. Menerjang apa pun ke bawah. Hukum alam bekerja.

Sejak SD kita diajari masalah lingkungan, bukan dalam mata pelajaran khusus, tetapi disisipkan juga dalam cerita pelajaran bahasa Indonesia. Semua anak dapat menjawab pertanyaan apa bahaya pembabatan hutan tanpa kendali.

Pejabat, pengusaha, dan perusak lingkungan pernah belajar di SD. Apakah layak jika mereka hanya berkelit dengan menyalahkan cuaca?

Cukupkah pejabat daerah berkilah bahwa semua kebijakan antilingkungan, dan pembiaran perusakan alam, berlangsung dari kepemimpinan sebelumnya?

Pengusaha bisa berdalih semua kegiatannya berizin, terapi misalnya tak berizin pun mereka bisa bilang nyatanya tak ada tindakan, apalagi mereka sudah menyetor uang atas nama pos biaya entah apa saja. Kadang ditambahi alasan pembenar telah menyediakan lapangan kerja.

Tentu masalahnya bukan pada materi pelajaran SD, dari buku hingga soal ulangan. Bukan pula pada status tamat S2 dan bahkan S3 atau malah bergelar guru besar pada pejabat dan wakil rakyat.

Paling mengesalkan jika muncul ucapan sudahlah jangan saling menyalahkan, yang penting bagaimana mengatasi masalah. Lalu pihak yang bersalah akan mengulangi kesalahan.

Republik ini selalu keteteran dalam menegakkan hukum, apalagi jika menyangkut lingkungan. Apakah Anda yakin pada 2045 Indonesia sudah gagah dan bersih?