KASUS PLANGI: KESALAHAN ADA DI MANA?
Jejeran barikade berupa palang putih-biru berkaki A itu bisa bagus bisa buruk. Bergantung kepada kepentingan siapa.
Untuk yang diperlancar karena dari arah Slipi bisa langsung belok kiri lalu masuk ke Plaza Semanggi, itu merugikan.
Adapun bagi pelintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang perjalanannya lancar, karena tak dipotong oleh kendaraan dari arah Slipi, itu menguntungkan.
Jika akses masuk ke plaza di tepian Simpang Susun Semanggi, Jakarta, itu tak dipagari maka soal menguntungkan dan merugikan jadi berkebalikan. Yang sebelumnya diuntungkan akan menjadi dirugikan.
Kalau kesimpulannya hanya berujung pada obrolan selagi ngopi — “Yah, itulah dunia, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Biasalah…” — maka hal serupa akan berulang dan berulang di tempat lain. Apalagi kalau tiga tahun lagi jumlah mal bikinan Lippo saja akan jadi 50 — dan Daus mencemaskan resapan air.
Mari belajar dari kasus Plangi, terlepas dari apakah kita menyukai atau mengemohi tempat itu, tak soal apakah kita sering kehilangan orientasi di sana atau saat mati lampu pun bisa dengan gampang mencari pintu keluar.
Plangi terletak di tepian salah satu kelopak daun semanggi. Di sana terjadi perpotongan jalan searah. Dua dari kiri (berupa belokan), satu dari kanan (barupa ruas lurus jalan utama).
Ketika lalu lintas padat, masuknya kendaraan ke Plangi dari ruas jalan lurus akan memotong arus dari kelokan. Hasilnya: kemacetan. Orang-orang pun menyumpah — kecuali hendak ke Plangi pula.
Sebagai awam kita bisa menyalahkan perencanaan awal dalam menetapkan entrance. Jika hanya ada satu gerbang masuk tunggal dari Jenderal Sudirman (tepatnya dari arah Bunderan HI), maka pengendara yang akan masuk dari arah lain akan kerepotan karena harus memutar jauh. Pengelola dan penyewa plaza akan dirugikan — dan tentu kita bilang: publik lebih dirugikan lagi.
Jadi gimana dong enaknya? Saya bukan ekspert, bukan pula empu, dalam mengurusi kota. Tanyaken kepada si achli.