Coba hitung, ada berapa spanduk di pagar warung pada sebuah gang ini. Amati dan hitung juga spanduk yang terselip namun ujungnya masih menampak, ditambah spanduk yang sudah pudar. Semuanya tentang rokok.
Sekian spanduk itu dari berapa produsen? Sejauh saya pahami hanya dari PT Djarum, PT H.M. Sampoerna (Tbk) , dan PT Gudang Garam (Tbk). Hanya Djarum yang bukan perusahaan publik.
Sedangkan Bentoel, dulu dengan payung PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA), sudah bukan perusahaan publik sejak Januari 2024 karena mencabut diri (voluntary delisting).
BAT kini memegang 99,96 persen saham Bentoel. Adapun produk Bentoel, bukan sigaret BAT (Dunhill, Lucky Strike), yang dikenal masyarakat saat ini hanya Sedjati, di Indomaret dipajang dalam kotak akrilik bersama produk UMKM lainnya.
Lalu ada soal apa lagi yang bertaut dengan foto spanduk itu? Isu aktual seputar industri sigaret saat ini adalah rencana pemerintah untuk menerapkan kemasan polos, tanpa logo, desain grafis merek, maupun warna khas merek.
Rencana itu seperti di sejumlah negeri lain, yang dipelopori oleh Australia pada 2012. Jiran kita, Singapura, menerapkan gaya polos pada 2019.
Dari sisi desain visual, Indonesia juga akan menerapkan warna Pantone 448 C. Warna itu dianggap kurang menarik untuk kemasan rokok. Kenapa harus menggunakan kode warna Pantone? Inilah kode warna yang diterima oleh dunia grafika secara internasional. Kalau hanya menyebutkan warna cokelat tua kusam (opaque couché), itu tak terukur.
Konversi Pantone 448 C ke nilai campuran warna untuk tinta adalah CMYK (cyan, magenta, yellow, black): 33, 43, 80, 82. Sedangkan untuk warna pada monitor digital adalah RGB (red, green, blue): 74, 65, 42.
Baiklah, itu urusan teknis grafis. Namun ada intermeeo: di luar urusan rokok ada soal terapan warna yang berakibat pada biaya. Penerbit majalah hingga agensi iklan dan kehumasan bisa pusing kalau warna dalam hasil cetak di atas kertas tak sesuai standar warna dari brand. Agensi harus mencetak ulang, misalnya untuk brosur dan poster. Untuk majalah, bisa saja tagihan tak dibayar penuh karena hasil kerja pencetakan iklan, apalagi di halaman sampul dalam dan luar, tak sesuai kontrak.
Pemerintah membuat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, yang mengatur plain packaging, itu sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
Terhadap niat pemerintah ini, kalangan industri sigaret berkeberatan, demikian pula kaum pro-tembakau dengan alasan tenaga kerja dan pertanian tembakau. Kemasan polos akan menurunkan penjualan rokok, dan memengaruhi eksosisten pertembakauan. Untung tahun ini cukai tak naik. Silakan klik gambar di bawah untuk melongok tarif cukai rokok.
Bagi Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), Ali Mahsun, “Ada 3,9 juta pedagang kecil, warung kelontong, UMKM yang pendapatan dan kondisi ekonominya dikebiri karena rancangan aturan penyeragaman kemasan.” (Kompas.com, 3/7/2026)
Sedangkan menurut Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU, K.H. Mahbub Ma’afi Romdhon, “Negara tidak boleh abai. Bahwa apa pun kebijakan pemerintah itu harus mempertimbangkan masukan intelektual. Sayangnya, sering pihak yang terdampak langsung justru tidak dilibatkan.” (¬ Kontan, 3/7/2026)
Nanti setelah kemasan polos berlaku, rokok palsu dan rokok ilegal mungkin tak dapat dibedakan dari jenama asli. Ya, seperti Marbol yang mirip Marlboro Black.
Akan merepotkan produsen rokok murah, macam Tolak Miskin, kalau dipalsukan dengan kemasan polos. Blitz yang murah dari PT Bayi Kembar, Malang, Jatim, dulu banyak dipalsukan di Jepara, Jateng, dipasarkan di Jabodetabek dengan harga lebih murah.
¬ Bukan tulisan berbayar maupun titipan, tidak mewakili kubu pro-tembakau, anti-tembaku, industri apapun, dan pemerintah
