Kontroversi makanan ultra-processed untuk MBG

Ketika mendapati kaleng wafer cap Gizzi di toko camilan dekat Pasar Pondokgede, Kobek, Jabar, ini saya tersenyum. Saya baru tahu merek ini kemarin, namun saya tidak paham siapa yang lebih dulu nongol, Gizzi ataukah MBG.

Misalnya merek ini muncul sebelum ada MBG berarti si pengusaha jeli dan berpandangan ke depan, paham bahwa makanan olahan lanjut semacam biskuit akan menjadi sajian MBG. Dalam bahasa Jawa disebut wêruh sakdurungé winarah, tahu sebelum melihat, bukan sakdurungé pinarak.

Kalau yang kedua itu, pinarak berarti duduk, juragan SPPG tahu bahwa biskuit bisa mendatangkan cuan, sekaligus membuat pekerjaan dapur lebih enteng. Sudah mapan duluan sebelum ada insentif Rp6 juta per hari.

Saya belum mencari informasi bagaimana peta pemberitaan kontroversi ultra-processed food (UPf) di kalangan media. Kalau melihat sampel acak koran Kompas membahas masalah itu mungkin BGN tersentuh, namun bisa juga cuek.

BGN dan badan pemerintah lain bisa cuek bebek karena berasumsi pemberitaan Kompas kurang bergema, tak sampai menjadi perbincangan ramai di media sosial. Ibarat kata biarkan saja lambé Kompas nggamblêh atau nyinyir. Juragan SPPG saja mungkin ogah membacanya.

Anggota DPR pun barangkali cuma angop lalu plonga-plongo ketika September 2025 Dokter Tan Shot Yen mengkritik UPF dalam sidang. Ya, DPR dikuasai koalisi partai pendukung MBG.

Apa pun kritik orang, dari soal gizi, higiene, harga nyata makanan, sampai sumber anggaran, tidaklah wigati bagi DPR. Keracunan makanan hanyalah ekses. Orang tak makan MBG juga bisa diare dan lemas.

Apa sih UFP? Ada yang menerjemahkannya ultra proses, ultra-proses, ultra olahan, dan entah apa lagi. Intinya adalah makanan bikinan pabrik yang wujudnya sudah sangat jauh meninggalkan bahan aslinya, lagi pula mengandung banyak bahan kimia tambahan hasil laboratorium.

Maka UPF dianggap tak sesehat makanan hasil olahan di dapur, karena sayur bayam masih ditebak bahannya, demikian pula tempe. Kira-kira demikian.

Sebenarnya tanpa teknologi pengolahan pangan, termasuk di dalamnya adalah pengawetan, manusia akan lebih boros bahan pangan dari alam.

Kalau sebuah keluarga kecil pada masa awal homo sapiens tak dapat menghabiskan seekor kijang atau babi hutan buruan, berarti sisanya akan dibuang karena belum mengenal dendeng dan abon.

Eh maaf, saya tak tahu apakah bagi yang doyan celeng maka dagingnya bisa dibikin dendeng dan abon, juga apakah kulitnya bisa untuk krecek. Sebelum mengenal pengasapan, semua ikan tangkapan dimakan sekali habis, kalau sisa ya dibuang saja.

Lalu apa yang terjadi hari ini dengan UPF? Kita semua tahu. Masyarakat terus melaporkan di media sosial. Artinya BGN membiarkan para penerima manfaat cuma beroleh camilan dan menutup mata bahwa dapur tak bekerja karena tak memasak. Bahkan ikan lele dan nila pun tak dimasak, cukup dimarinasi agar para emak yang memasaknya.

Mungkin besok akan ada beras untuk dibawa pulang setiap anak sekolah agar dijadikan nasi atau lontong atau ketupat. Ada juga sayur mentah. Lalu ada kedelai untuk dijadikan tempe. Ini sih melebihi pembagian sembako.

Mungkin lho, bukan pasti. Semoga tidak. Tak mungkin BGN sesembrono itu. Kalau itu terjadi, yang ngawur SPPG — tetapi yang di atas membiarkan. Miwon, sami mawon.