Konteks bukber SPPG di hotel dan penerima manfaat

—

Alhamdulillah yak.. pic.twitter.com/wBpz9kC8E8

— Habieb Selow (@WagimanDeep212_) March 2, 2026

Olok-olok terhadap pegawai SPPG Gondangsari, Magelang, Jateng, yang berbuka puasa bersama di hotel, adalah, “Mereka itulah penerima manfaat MBG yang sesungguhnya.”

Di media sosial riuh orang mengontraskan hidangan bukber di hotel berikut acara pemeriah suasana pada satu sisi, dan di sisi lain dengan aneka kabar buruk perihal MBG, dari kualitas, harga, hingga keracunan.

Sejauh saya mencari berita, SPPG Gondangsari bukan yang termasuk yang brengsek payah. Tetapi yah, ini persoalan peristiwa dan latar pengitar. Persepsi yang subur di masyarakat adalah SPPG cari untung berlebihan, produknya bermasalah, pengelolaannya tidak profesional. Lihatlah kasus di Salatiga, Jateng.

Maka masyarakat menuduh acara bukber di hotel dibiayai dari hasil mengutil bujet MBG. Pihak SPPG sudah menyangkal hal tersebut, karena biaya bukber berasal dari mitra (¬ Kompas.com, 2/3/2026).

Bukber dilakukan di Hotel Sriti, pada 21 Februari 2026, sebagai bentuk apresiasi perusahaan dapur MBG terhadap para pekerjanya yang belum pernah makan di hotel. Adapun acara bagi-bagi duit, menurut asisten lapangan SPPG Gondangsari Ahmad Rifky, “Buat lucu-lucuan aja.”

Persoalan SPPG menyangkut citra dan persepsi masyarakat. Saya tak tahu dari seratus dapur MBG ada berapa yang semprul sontoloyo. Macam apa pun statistiknya, SPPG yang genah kena getah, disamakan dengan SPPG payah. Akar masalahnya jelas, pemerintah melindungi SPPG bermasalah.

Selama polanya demikian, ketidakberesan akan terus berlangsung, dari hidangan tak sesuai standar gizi dan harga sampai anak keracunan. Dalam skenario buruk, jika pemain brengsek dibiarkan bahkan dilindungi, pemain yang berusaha tertib pun akan tergoda ikut berlaku licik. Rakyat dikorbankan, padahal MBG adalah megaproyek yang bersumberkan uang rakyat, termasuk yang terwadahi dalam anggaran pendidikan.

Masih seputar anggaran, itu pun masih ditambah orang SPPG digaji oleh negara sebagai pekerja kontrak, padahal ada banyak guru honorer yang statusnya tak jelas, jauh dari insentif Rp6 juta per hari untuk dapur. Dalam ungkapan lawas wong Jawa, “Insentif dhapurmu kuwi!” Ungkapan ini kasar, sedikit di bawah ndha*mu.

Apakah pemerintah layak meminta masyarakat bersikap adil terhadap terhadap MBG dan SPPG padahal pemerintah sendiri tak berlaku adil terhadap semua aspek MBG?