Saya antara jenuh dan skeptis tentang kelanjutan kasus Rafael Alun Trisambodo, petinggi Ditjen Pajak Kemenkeu, yang diketahui memiliki harta melebih kewajaran setelah anak lelakinya, Mario Dandy Satriyo, menganiaya seorang remaja pria.
Kini di KPK Rafael berstatus tersangka penerima gratifikasi. Saya hanya membatin, “Halah cuma jadi gitu ujung-ujungnya.” Tentu dia berhak berkelit.
“Justru saya ini di kantor mendedikasikan diri, kerja di kantor dengan baik. Jadi mentor anak-anak kantor dengan baik. Saya juga sudah jarang berhubungan dengan wajib pajak. Tapi justru dituduh jadi penerima gratifikasi,” dia berujar (¬ Detik).
Padahal menurut Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh, Rafael sejak 2016 sudah diawasi karena termasuk karyawan yang berisiko tinggi. Antara lain karena laporan PPATK perihal lalu lintas isi rekening Rafael (¬ Tribun Jakarta). Hmmm… sudah enam tahun berjalan dong, sampai kemudian pecah kasus Mario.
Orang Jawa punya pepatah, anak polah, bapa kepradhah. Anak berulah, ayahnya menanggung konsekuensi.
Tetapi dalam kasus Rafael, menurut saya, pepatah tadi tak layak terap. Mario sudah dewasa, secara hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ayah dan ibunya boleh malu, boleh pula tidak.
Hanya ada konsekuensi sosial macam itu. Ditambah konsekuensi berupa tanggung jawab keuangan jika perlu. Seperti Ahmad Dhani menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anak dari korban tewas tertabrak mobil anak Dhani, Dul, saat anak bungsu itu masih berusia tiga belas.
Kasus Mario berbeda. Konsekuensi bagi orangtuanya, terutama Alun, sampai ke pidana dan tak ada hubungannya dengan tindak pidana anaknya.
Kalau Mario tidak menganiaya seorang anak dengan akibat koma, dan sebagai pelaku dia punya jejak laku lajak sebagai anak pejabat kaya di media sosial, urusan harta tak wajar Rafael tetap aman. Begitu pun pejabat lain.
Ini soal apes saja.
¬ Gambar praolah: Darthelp, Kemenkeu