Gatut Sunu Wibowo (59), saat menjadi Bupati Tulungagung, Jatim, itu cerdik atau licik? Usai melantik sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dia mengumpulkan mereka, lalu menyita ponsel masing-masing agar tak ada yang merekam acara, dan memaksa mereka menandatangani dua surat.
Surat pertama: melepaskan bupati dari jerat hukum kalau ada temuan audit, baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun inspektorat kabupaten.
Surat kedua: pernyataan pengunduran diri dari jabatan sekaligus mundur sebagai ASN di atas meterai. Isian tanggal pada salinan surat kedua ini sengaja dikosongkan dan surat ditahan oleh bupati. Itu surat penyanderaan.
Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta (11/4/2026, Kompas.id):
“Ini temuan baru bagi kami, sangat mengerikan. Dokumen bermeterai ini digunakan sebagai sarana untuk menekan pejabat agar loyal. Kalau dirasa tidak loyal, tinggal dikasih tanggal pada hari itu, lalu dipublikasikan seolah-olah pejabat itu sendiri yang mundur dari ASN.”
Gatut masih tersangka. Setelah ini entah kepala daerah mana lagi yang akan menjadi tersangka kalau mereka tak pintar menghapus jejak kejahatan.
Biaya politik tinggi dalam pilkada dijadikan pemakluman oleh banyak kalangan sebagai pangkal korupsi. Kandidat terpilih harus mengembalikan modal. Benarkah? Halah, duit dari ngèlmu bokis juga untuk bermewah diri, termasuk membeli sepatu Louis Vuitton.
Jadi, silakan antara bosan dan tak bosan dengan berita korupsi, termasuk oleh gubernur, wali kota, dan bupati hasil Pilkada 2024. Rakyat berhadapan dengan pejabat bebal tak tahu malu. Padahal rakyat yang menggaji mereka.
Bagaimana jika saat berkampanye mereka harus menandatangani pakta integritas? Itu cuma kertas. Sumpah jabatan yang diucapkan, dengan dokumen dan arsip video, hanyalah artefak. Yang penting senang berceramah iman dan takwa, serta rajin beribadah formal. Selain itu juga gemar menanamkan etos kerja untuk rakyat.
Jadi, kita harus bagaimana? Untuk pilkada langsung saja mereka keluar banyak duit, apalagi kalau pilkada melalui DPRD karena tawar menawar dalam jual beli suara berlangsung tertutup.
Para pemegang kekuasaan di republik ini kadung bahagia dan nyaman dengan kultur bernama korupsi. Kalau kita berharap para bakal calon, apalagi calon, tak perlu keluar duit apakah mungkin?
Saya membayangkan takkan ada orang, atas nama pengabdian maupun demi kekuasaan, yang dalam pilkada nanti tak berani mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena tak punya uang, dan partai-partai pun tak berani.
Jalan keluarnya dari sisi hukum ketatanegaraan bagaimana? Saya tak tahu. Apalagi kalau rakyat cuek terhadap pilkada karena jera — bahkan juga kapok terhadap pileg dan pilpres.
Eh, fantasi ini memang wagu. Mana mungkin Indonesia tak punya stok orang lurus jujur yang ingin berbuat bagi masyarakat.
Kasus korupsi kepala daerah hasil Pilkada 2024
| Nama Kepala Daerah |
Jabatan | Kasus / Modus |
Afiliasi Partai / Pengusung |
|---|---|---|---|
| Sudewo | Bupati Pati | Suap proyek rel kereta api (DJKA) | Gerindra |
| Maidi | Wali Kota Madiun | Penyalahgunaan wewenang & pemerasan | Koalisi (Demokrat, PSI, PKB) |
| Abdul Aziz | Bupati Kolaka Timur | Suap dana alokasi khusus (DAK) RSUD | NasDem |
| Abdul Wahid | Gubernur Riau | Pemerasan jabatan | PKB |
| Sugiri Sancoko | Bupati Ponorogo | Suap jabatan, proyek RSUD & gratifikasi | PDIP |
| Ardito Wijaya | Bupati Lampung Tengah | Hadiah pengadaan barang dan jasa | PKB |
| Kuswara Gunang | Bupati Bekasi | Imbalan uang muka proyek | PDIP |
| Gatut Sunu Wibowo | Bupati Tulungagung | Terjerat OTT (April 2026) | Gerindra, Golkar, PKS |
* Setelah ini siapa lagi? Di Indonesia ada 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota, tetapi gubernur DIY dan wali kota serta bupati di DKI Jakarta tidak dipilih oleh rakyat.
¬ Salindia ajaran luhur Gatut untuk anak buah diambil dari akun miliknya di Instagram
