Berita versi koran Kompas (Senin, 12/4/2026), tentang Gatut Sunu Wibowo, bupati Tulungagung, Jatim, membuat saya berpikir bahwa demokrasi memang bisa menjerembapkan kita.
Oh ya, hingga pagi ini status Gatut masih sebagai bupati. Kemendagri belum mengubah status administratif Gatut. Mungkin karena KPK mengumumkan Sabtu, lalu Ahad masih libur.
Yang dilakukan Gatut dalam sangkaan KPK, harus dibuktikan nanti di pengadilan, tak beda dari preman. Main peras, menentukan setoran, dan menagih kepada korban seolah dirinya yang punya piutang. Dalam aras yang lebih tinggi tak beda dari benggolan mafia. Saya berharap hakim nanti menanya Gatut, “Niat Saudara memeras itu muncul sebelum Saudara dilantik atau setelahnya?”
Maka kita layak bertanya mengapa Gatut bisa terpilih dalam Pilkada 2024? Tanpa harus meniru Cak Lontong, jawabannya mudah: karena banyak yang memilih dia. Adapun pertanyaan mengapa bisa, akan berbusa mulut untuk menjelaskan.
Menyangkut pemilihan pemimpin, dari kepala desa sampai presiden, ada dua jenis kecelakaan. Pertama: pada mulanya bagus, atau tampak bagus, namun kemudian terbukti mereka itu jelek. Dengan santai rakyat pemilih bisa bilang kena prank.
Kedua: sudah jelas rekam jejaknya kotor dan buruk, tetap saja terpilih. Jawaban yang seolah bijak mengatakan bahwa kemasan pesan dalam komunikasi kampanye resmi maupun sebelumnya mampu mengubah persepsi rakyat.
Alhasil, dalam jenis kecelakaan kedua, suara mayoritas pemilih layak disebut sebagai suara Tuhan. Vox populi vox Dei. Tetapi kalau ternyata rakyat salah pilih, apakah berarti kehendak Tuhan juga salah?
Mengatasnamakan Tuhan itu paling enak. Kalaupun terjadi salah pilih, ada tuturan pelipur yang seolah religius: Tuhan sedang menguji kita dan menuntun kita untuk belajar karena cara Tuhan itu memberi kesempatan deliberatif kepada manusia — yakni menimbang dan memilih opsi secara mandiri. Tuhan bukanlah AI yang ketika dimintai rekomendasi langsung menjawab, padahal bisa ngaco.
Jika menyangkut kecelakaan dalam demokrasi, apakah itu karena kita adalah nasion baru? Tengoklah Amerika Serikat, tahun ini berusia 250 tahun. Nyatanya negeri itu bisa dua kali memilih Donald Trump. Padahal Trump pernah membiarkan pendukungnya menyerbu Gedung Capitol, tempat DPR dan Senat, di Washington D.C., karena tak puas idolanya kalah pilpres (2021). Tak beda dari capres kalah di negeri berkembang yang membiarkan pendukungnya mengamuk di depan gedung pengawas pilpres.
Di Kompas hari ini ada artikel menyinggung Trump dalam catatan awal pekan editor Nur Hidayat, “Mengamati Trump dan Belajar untuk Marah“.
Memang sih ada cara lain untuk memahami arah demokrasi, namun bikin penat, misalnya dari terjemahan karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, Bagaimana Demokrasi Mati (GPU, 2018).
Para caleg dan setelah jadi legislator belum tentu baca buku itu, maka kita juga tak usah baca. Mereka melakukan semua hal yang diamati ilmuwan politik, tetapi tak peduli bahwa itu membusukkan demokrasi.
Demokrasi memang tidak ideal. Namun secara teoretis demokrasi membolehkan dirinya dikoreksi — dengan ekses karena terlalu pede juga membiarkan hak hidup kekuatan politik yang ingin menghapus demokrasi. Mereka itulah penumpang yang membajak bus, melemparkan sopir dan kernet ke jurang, lalu pembajak mengganti trayek. Atau malah membakar bus, berikut penumpang yang tak setuju.
