RUU Perampasan Aset Koruptor yang mbulêt mbundhêt

RUU Perampasan Aset sudah diusulkan Presiden SBY pada 2003. Ya, 23 tahun lalu. Lantas sembilan tahun kemudian, 2012, pemerintahan SBY menyusun draf awal. Pada pemerintahan pengganti SBY, 2015–2018, RUU tersebut masuk Prolegnas DPR namun bukan prioritas sehingga tak dibahas.

Lalu hari ini bagaimana statusnya? Sudah masuk Prolegnas 2026 tapi ada sejumlah ganjalan. Misalnya

• Kalau mau cepat berarti harus diam-diam, tanpa partisipasi bermakna dari publik, sehingga isinya entah
• Jika setelah jadi UU tak memenuhi aspirasi rakyat, lalu digugat ke MK Dan penggugat menang, berarti ada yang direvisi atau pasal yang dibatalkan, sehingga butuh waktu, tetapi semakin tertunda maka koruptor berbahagia
• Tanpa harmonisasi dengan produk hukum lain akan menimbulkan benturan rujukan, misalnya dengan UU Tipikor dan revisi KUHAP, serta RUU Hukum Acara Perdata — kalau yang terakhir mulur, soal perampasan aset juga tersendat
• Misalnya pun RUU Perampasan Aset sudah matang sesuai keinginan rakyat, lalu jadi UU, belum tentu dapat ditegakkan dengan tegas karena aparat hukum yang tak berintegritas berpeluang menyalahgunakan UU untuk memperkaya diri
• Dengan alasan yang sama, UU bisa dipakai sebagai alat kekuasaan politik untuk menghabisi lawan, apalagi jika perampasan bisa tanpa putusan pengadilan berkekuatan tetap — artinya dari sisi HAM dan keadilan tak elok
• Jika perampasan aset juga dilakukan terhadap aset dari koruptor yang sudah meninggal, tentu akan merugikan keluarga koruptor
• Sebagian pasal dalam draf bisa merugikan politikus yang berada di gudang tikus, DPR, DPRD, partai, dan pemerintahan

Dari sisi pikiran sederhana masyarakat awam, kira-kira begini masalahnya mengapa RUU Perampasan Aset Koruptor tak kunjung kelar:

¬ Infografik lini masa perjalanan RUU: Kompas