Bencana dalam dua dasawarsa, lalu pemerintah akan berbuat apa?

Saya tersentuh oleh foto ilustrasi, bukan foto berita tunggal, dalam berita utama Kompas hari ini (Jumat 13/2/2026). Makin tersentuh saat membaca kapsi jepretan Antara Foto karya Andri Saputra:

Sejumlah siswa menggunakan sampan melintasi area persawahan yang terendam banjir di Kajejeng, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (12/2/2026). Sebagian siswa dari Kampung Romang Tangaya terpaksa menggunakan sampan sebagai alat transportasi utama menuju ke sekolah akibat akses jalan di wilayah itu terendam banjir saat memasuki musim hujan. Jalur yang mereka lewati merupakan akses terdekat dibandingkan dengan jalan lainnya.

Siapa gadis kecil berok panjang merah yang memegang galah pengendali sampan itu, kelas berapa dia, sehingga menjadi penanggung jawab perjalanan dan keselamatan anak-anak lain yang lebih kecil untuk ke sekolah?

Anak sekecil itu…, saya teringat baris lirik lagu Iwan Fals dalam “Sore Tugu Pancoran”. Nak-anak sekecil itu…, saya menambahkan.

Dalam imajinasi saya, anak-anak itu memang akrab dengan air dan perahu. Tetapi jika kondisi lapangan normal adanya, mereka tak perlu berangkat dan pulang sekolah dengan berbiduk. Saya menanya diri, apakah setiba di tujuan kaki mereka langsung menapaki permukaan kering?

Jepretan Antara Foto yang itu bagus. Saya percaya foto jurnalistik masih berharga di tengah penggampangan foto dramatis, juga video, yang dihasilkan oleh akal imitasi dengan sebuah perintah yang dipahami mesin sesuai tingkat kepintaran terbaru.

Bikin media berita itu gampang, terlepas dari ada yang baca atau tidak, tetapi menghasilkan konten visual sendiri, maupun membeli, tak semua penerbit berminat. Pembaca masa kini mungkin juga tak peduli hak cipta. Ini era banjir informasi audio visual.

Semuanya serba-cepat, terpaksa dilihat sekilas karena semenit tetap 60 detik, dan tentu sehari tetap 24 jam, sehingga penggalan waktu singkat untuk permenungan pribadi terasa kurang, atau malah tak tersedia. Bahkan saat makan pun banyak dari kita sambil melihat ponsel dan sesekali layar televisi.

Lalu isi berita utama Kompas itu apa? Soal lingkungan. Perihal bencana. Selama 18 tahun terakhir. Bukankah mestinya orang-orang di DPRD, kantor bupati, wali kota, gubernur, kementerian, DPR, dan kantor presiden sudah tahu karena sumber data dari badan pemerintah?

Itu tadi pertanyaan naif. Orang di pemerintahan punya pengelak klasik: untuk data gelondongan belum ada yang membuatkan simplifikasi, dengan peringkasan, interpretasi, dan rekomendasi. Harus ada tim khusus untuk itu, apalagi di daerah. Adapun omongan lembaga di luar pemerintahan, apalagi dari LSM antek asing, wajib diabaikan karena ada agenda mendiskreditkan pemerintah, untuk mendelegitimasi bahwa negara tak hadir.

Masalah lingkungan tak kenal batas administratif pemerintahan. Pak/Bu Camat tak mungkin mengatasi masalah di wilayahnya sendiri karena harus berkoordinasi dengan camat tetangga, bahkan dengan camat yang jauh di hulu, sehingga harus ada petunjuk dari Pak/Bu Bupati dan Pak/Bu Walkot.

Jika masalah juga bertaut dengan kabupaten atau kota jiran harus ada petunjuk dari Pak/Bu Gubernur. Kalau masalahnya dimulai dari hulu soal di provinsi lain, harus ada petunjuk dari Pak/Bu Mendagri. Dan seterusnya. Masalahnya arahan dari atas hanya… yah gitu deh.

Monitoring dan evaluasi itu barang mewah, apalagi jika disertai rekomendasi tanpa diawali konklusi yang dianggap memojokkan atasan dan mitra dari atasan yang setara atau counterparts. Semua pihak sudah bekerja. Jangan sampai sebuah rekomendasi hanya menghasilkan tambahan pekerjaan. Termasuk dampak masalah klimatologis terhadap transportasi yang menyangkut keselamatan rakyat yang membayar pajak. Memang sih kecelakaan dalam transportasi bukan melulu tersebab cuaca dan bencana alam.

Rumit dong? Nggak. Kalau pemimpin bilang semua bisa dan sudah diatasi berarti persoalannya cincai, mari menyambut Indonesia (C)Emas 2045. Yang penting MBG lancar jaya. Dari mana pun sumber anggaran.