Sejumlah 77,3 persen responden Litbang Kompas lebih suka pilkada secara langsung, bukan oleh DPRD. Sedangkan 15,2 persen responden berpendapat pilkada langsung maupun oleh DPRD itu sama saja (Kompas, Senin 12/1/2026).
Survei dilakukan 8–11 Desember 2025. Misalnya survei serupa diulang Maret mendatang, apakah hasilnya sama? Saya tak tahu. Para periset di pelbagai lembaga mungkin punya prakiraan dengan sejumlah asumsi.
Sikap dan pendapat publik dalam pelbagai isu bisa berubah. Kita tahu hasil survei pilkada hingga pilpres antarwaktu bisa berubah, dengan pertanyaan untuk responden jika pemilihan dilakukan saat ini, Anda akan memilih siapa?
Selama perjalanan antarwaktu itu, terpaan informasi memengaruhi pikiran khalayak. Itulah pentingnya kampanye dan persemaian persepsi melalui aneka jalur, termasuk pendengung (buzzers). Apakah semua proses dan isi pesan dalam komunikasi dari tim para kandidat jujur dan etis, oh itu soal lain.
Intinya, para kandidat berperang informasi, berebut perhatian calon pencoblos. Kini dan nanti dalam wacana pilkada melalui DPRD, perang wacana terus berlangsung. Partai pro-pilkada-DPRD akan ngegas, jika perlu memanfaatkan lembaga survei di luar partai, untuk mendapatkan bukti dukungan publik.
Menggunakan lembaga survei tidak haram. Itu seperti kita punya gawe: manakah yang lebih efisien, urusan makanan kita borongkan kepada katering atau kita memasak sendiri mengerahkan keluarga dan tetangga?
Inti pesan partai pro-pilkada-DPRD adalah pemilihan yang efisien dan hemat. Poin berikutnya adalah karena anggota DPRD adalah wakil rakyat, pasti mereka akan memilih sesuai aspirasi rakyat.
Masalahnya berapa banyak khalayak yang akan terpengaruh? Soal biaya, oleh partai hanya dilihat di ujung, dengan kambing hitam sumber kemahalan adalah pilkada langsung, bukan apa sebenarnya penyebab pos biaya politik membengkak, dan mengapa pula kader partai dan sukarelawan tak dapat digerakkan tanpa biaya tinggi.
Dengan strategi komunikasi yang cakap, bisa saja partai memanfaatkan skeptisisme rakyat: pilkada langsung maupun tak langsung hasilnya sama, bedanya hanya soal biaya. Maka daripada boros ongkos, padahal hasilnya sama, pilkada melalui DPRD saja. Yang penting si kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyat — tepatnya: petugas partai di DPRD.
Ke manakah pendulum akan berayun untuk kemudian berhenti di salah satu ujung, karena ada yang menahan, saya tak tahu. Saya bukan analis politik.
Lalu bagaimana pula faktor Mulyono, saya juga tak tahu. Mungkin pendukungnya menunggu sabda si raja Jawa itu. Apa boleh buat, tahi kambing bulat-bulat, faktor M itu masih mewarnai politik Indonesia.
Bukankah proses di DPR nanti bisa ditekan dengan demo besar? Saya tak berani menjawab. Saya tidak mampu. Namun kita ingat, upaya partai meloloskan anak bungsu Mulyono, untuk jadi calon wakil gubernur Jateng, dulu mentok bukan hanya karena demo besar melainkan juga lantaran Bowo akhirnya sadar soal mudarat.
Masalah pilkada via DPRD dan revisi syarat cawagub itu sama: bagaimana mengubah aturan main agar menguntungkan pihak yang pernah memetik manfaat pilkada pada masa Orde Baru. Padahal SBY pernah membuat perppu, sehingga pilkada kembali ke langsung (Oktober 2014) lho, untuk mementahkan putusan DPR.
Kini jika menyangkut demo dan penolakan via media sosial, publik berhadapan dengan KUHP dan KUHAP baru, yang berlaku mulai Januari ini. Belum lagi ditambah persekusi, termasuk serangan digital, oleh pihak tertentu terhadap para penentang.
Ah, hebat benar tim pembuat orkestrasi. Tentu persoalannya bukan hanya bagaimana mengatur 100 lebih pemain orkes simfoni, tetapi bagaimana dan kapan membunyikan setiap alat, termasuk timpani dan gong yang hanya berbunyi pada saat yang tepat.
