Pagi ini ada iklan MBG dari pemerintah di halaman depan Kompas (Senin, 20/10/2025). Bagi saya bukan soal asalkan jelas bahwa itu iklan. Kenapa harus jelas karena tampilannya mirip artikel, bukan iklan display. Beberapa tahun belakangan Kompas hanya mencantumkan “[*]” setelah paragraf terakhir. Bagi saya itu tak cukup. Bahwa tipografi untuk artikel sponsor berbeda dari desain grafis Kompas hal itu tak boleh menjadi dalih.
Kementerian dan lembaga pemerintah juga beriklan di Kompas, dan tak perlu tanda bahwa itu iklan karena secara visual sudah jelas adalah iklan, tak beda dari iklan mobil dan kapur barus. Misalnya pekan lalu (Kamis, 16/10/2025), ada iklan display sehalaman dari Kementerian Hukum dan Kemenko Perekonomian. Iklan display dari Kemenko Perekonomian juga muncul lagi hari ini.
Tentu siapa pun berhak membeli ruang media untuk beriklan, dan setiap media berhak menerima maupun menolak suatu iklan. Dalam kasus iklan yang mengarah tersamar di Kompas, penandaan iklan berupa artikel adalah kewenangan redaksi.
Etika bisnis media mengenal pagar api, harus jelas mana yang konten redaksi dan bukan. Media berita daring saja kemudian berbenah dalam memuat iklan programatik, redaksi menyatakan itu bukan konten dari mereka.
Dalam perkembangan macam itu mengapa Kompas malah mundur? Pernah saya tulis, dulu untuk iklan di halaman depan, berapa pun ukurannya di Kompas, display maupun padat teks, ada penanda “IKL” diikuti kode alfanumerik.
Kompas adalah media bereputasi. Sudah seharusnya menerapkan pagar api yang terlihat oleh pembaca. Jika perlu seperti media di luar negeri, jika sampai tenggat belum ada materi iklan, padahal ruang halaman sudah dibeli pengiklan, maka halaman dibiarkan kosong, disertai penjelasan bagian iklan dan atau redaksi.
