Perkembangan berita seputar MBG tak menggembirakan. Hanya ada tambal sulam dan pengingat normatif tentang standar pengolahan makanan hingga pengantaran. Berita tentang penonaktifan SPPG di Jateng, dan SPPG Makassar, Sulsel, yang menghentikan layanan di bawah standar, sila Anda baca sendiri.
Yang terjadi adalah tambal sulam, seperti solusi dengan mengecer. Bukan membereskan masalah secara total. Masalahnya, pihak siapa yang ingin pemerintah selamatkan: rakyat, terutama anak-anak penerima MBG dan keluarganya, atau para pemain katering MBG?
Moratorium sambil mengevaluasi, katakanlah 40 hari kerja, tak merugikan pemerintah. MBG tetap jalan, berupa uang tunai yang diberikan kepada orangtua murid selama seminggu. Adil, bukan?
Tentu ada keberatan dari SPPG yang genah, gara-gara ada yang ceroboh tak peduli kesehatan konsumen — kata Prabowo cuma 0,00017 persen — kok pemain yang benar harus ikut menanggung konsekuensi. Lagi-lagi soal prioritas: menyelamatkan program pemerintah dan anak-anak Indonesia beserta keluarganya. Menurut Tempo, dari 8.538 dapur hanya 34 yang berserfikat higienis.
Kalau SPPG yang bertanggung jawab merasa dirugikan, marahilah SPPG bermasalah karena mereka itulah para petualang aji mumpung sumber malapetaka. Tentu saya terbuka terhadap sanggahan untuk menyelamatkan SPPG genah yang telanjur berinvestasi. Bisa saja usulan dalam sanggahan itu lebih fair.
2 Comments
Lebih baik ganti rugi buat SPPG, daripada anak jd korban terus. Ini proyek nggak masuk akal sejak awal, tapi dipaksakan 😑
Sempat terpikir begitu, kasih kompensasi terutama untuk katering yang waras, tapi tidak untuk yang bermasalah. Memang rumit, bakal ramai gugatan karena katering busuk tak merasa bersalah, malah menyalahkan pemerintah nggak membina dst.
BTW sebenarnya ada satu tokoh nasional yang paham katering. Salah satu bisnis awalnya adalah katering untuk industri. Dia adalah Surya Paloh. Dia bisa buat berguru.