Ayo, rapat di hotel lagi!

Saya tak hendak mengulang semua berita muram bisnis perhotelan. Lebih menarik merujuk Mendagri Tito Karnavian yang mengizinkan pemda rapat di hotel lagi.

“Kita harus memikirkan juga hotel-hotel dan restoran. Mereka juga punya karyawan, mereka juga punya apa supply chain (rantai pasok) makanan segala macam yang kita makan sekarang ini,” ujar Tito dalam siaran pers (Kompas, 5/6/2025).

Tito juga mengatakan, “Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali enggak ada alokasi anggarannya.” Lalu…

“Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana.”

Baiklah, kita terima itu sebagai hal bagus. Bahwa pedomannya mengambang bagi kita, tentu bagi birokrat tidak. Selalu ada jalan menuju toko penjual biskuit Roma.

Kalau dalam kasus ini Anda ikut-ikutan menyoal arah efisiensi, lalu mengungkitkan tanya kenapa dulu tak dipikirkan, pasti Anda bukan orang golongan move on. Apalagi jika Anda lancang menyoal MBG ditambah memelesetkan B bukan bergizi melainkan apa begitulah secara medis.

Lha wong semuanya baik-baik saja kok. Atau jangan-jangan Anda termakan gosokan pihak asing yang melalui bantuan dana ingin mengadu domba. Misalnya mengadu LSM penerima sogokan dan hasutan asing dengan lembaga pemerintah yang juga menerima hibah asing.

Ingat, LSM dan pemerintah itu beda kelas. Hanya orang picik yang sesak akal untuk menjadi bestari yang suka menyebut efisiensi dan pelonggarannya sebagai biang ketidakpastian. Mereka memosisikan pemerintah sebagai pihak maju kena mundur kena, bukan kanan kiri oke.

Kembali ke urusan hotel dan restoran, sekira sepuluh tahun silam teman saya tak habis pikir. Setiap ada rapat khusus dengan sebuah kementerian, yang disebut rapat kerja, seolah rapat yang lain bukan untuk kerja, pesertanya terlalu banyak. Orang yang tak berkompeten dan tak relevan pun ikut. Selain itu, kalau rapat pakai menginap, pilihannya pasti di Bogor dan kawasan Puncak.

Kawan saya, orang partikelir, pernah menjadi eksekutif perusahaan iklan mapan, ingin rapat di hotel Jakarta saja. Orang kementerian kompak menolak. Alasan mereka: kalau rapat di luar kota itu SPJ-nya berbeda. Ini menyangkut biaya perjalanan dinas.

¬ Infografik: Kompas