Terbukti, melihat dulu baru menghapus itu ada manfaatnya. Tadi saya akan membersihkan gambar di ponsel namun menjumpai sejumlah karya iseng tentang rokok. Artinya saya mulai pikun. Saya membuatnya setelah PT Gudang Garam Tbk mengumumkan menang sengketa merek di Kompas (4/7/2022). Waktu itu saya belum tahu gambar mau saya apakan.
Tadi ingat lagi setelah tahu PT H.M. Sampoerna Tbk menanggapi kenaikan cukai rokok kelembak menyan (¬ Katadata), merujuk Permenkeu No. 109/PMK.010/2022. Ternyata Marlboro Crafted Authentic itu tergolong kelembak menyan. Lalu saya membuat gambar lagi, tepatnya foto yang saya coreti, untuk posting ini, yaitu kaleng Javaanse Jongens (tembakau) dan kaleng Dji Sam Soe (sigaret kretek tangan).
Isu pemalsuan rokok bukan hal baru. Praktik itu juga berlangsung di produk non-tembakau, dari sandal jepit sampai onderdil mobil dan sepeda motor — bahkan juga oli.
Untuk rokok, selain palsu ada ilegal dobel pula. Dobel karena meniru logo dan kemasan rokok asli, memakai pita cukai palsu pula.
Sasaran pemalsuan bisa rokok bermerek apa saja, bahkan rokok murah macam Blitz bikinan Malang pun dipalsukan dengan cukai palsu pula di Jepara. Sila cek berita penggerebekan rokok ilegal di Jepara dan sekitarnya, serta di Madura, oleh Kantor Bea Cukai. Berita razia truk mengangkut rokok ilegal juga sudah muncul beberapa kali, yang terbaru pekan ini di jalan raya Pati-Kudus (¬ Suara Merdeka).
Tentang cukai, sebagai pendapatan negara bukan pajak, antara lain dipungut dari produk tembakau dan minuman beralkohol. Tujuannya untuk mengendalikan konsumsi, atas nama kesehatan orang dan lingkungan hidup. Kelak minuman kemasan bergula juga kena cukai — untuk kantong plastik sudah disetujui DPR namun pemerintah menunda pemberlakuannya Mei lalu (¬ Kontan).
Soal cukai hasil tembakau Januari-April 2022, dalam peebandingan antartahun kinerja (year on year), tumbuh 30,98 pesen. Pada 2021 mencapai 34, 34 persen, senilai Rp76,29 triliun — 70 persen total pendapatan kepabeanan dan cukai Rp108,4 triliun (¬ Databoks Katadata, Mei 2022).
Hasil pemungutan cukai tersebut disetor ke pusat, masuk ke APBN, lalu didistribusikan ke daerah penghasil tembakau, rokok, dan cerutu sebagai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ( DBH CHT ¬ Permenkeu No 206/PMK.07/2020).
Jika sebelumnya minimum 50 persen alokasi dana untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional, setelah pandemi Covid-19 alokasi untuk pemulihan ekonomi, antara lain kesejahteraan masyarakat. Maka di Surabaya, April lalu buruh mempertanyakan BLT dari DBH CHT kepada DPRD Jatim (¬ Kominfo Jatim).
Pada 2022, provinsi paling banyak memperoleh DBH CHT adalah Jatim (Rp642,59 miliar), disusul Jateng (Rp263,9 miliar), Jabar (Rp131,7miliar), NTB (Rp98,78 miliar), dan DIY (Rp11,56 miliar).
Adapun kota dan kabupaten, lima teratas adalah Pasuruan, Jatim (Rp195,1 miliar), Kudus, Jateng (Rp174,2 miliar), dan Karawang, Jabar (Rp105,3 miliar), Kediri, Jatim (Rp87,6 miliar), dan Malang, Jatim (Rp81,6 miliar). Paling rendah adalah Kabupaten Bintan, Keppri (Rp9.991 — anggap saja sejuta rupiah), begitu pula lima wilayah lainnya, yang perolehan DBH CHT-nya setara Bintan. Namun Kota Batam beroleh Rp79,9 juta, lebih banyak dari Pemprov Keppri yang dapat Rp59,9 juta. (¬ Lihat Lampiran Permenkeu No. 2/PMK.07/2022). Memang perolehan DBH CHT provinsi ada sendiri, sehingga angka total provinsi isinya gabungan pemprov, pemkot, dan pemkab.
Dari sisi kesehatan, risiko akibat rokok tinggi. Separuh dari jumlah perokok mati karena tembakau. Tiap tahun nyawa melayang karena mengasap delapan juta orang lebih (¬ WHO, Mei 2022).
Bagaimana dengan larangan menjual rokok kepada orang di bawah 18 tahun maupun perempuan hamil? Lihat saja, dekat SMP dan SMA/SMK tertentu ada warung rokok yang sering jadi tongkrongan pelajar. Untuk minimarket dan supermarket, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan anggotanya akan menindak tegas pegawai yang melanggar aturan penjualan, antara lain pemecatan (¬ Kompas.com)
Perihal kandungan tar dan nikotin, umumnya ahli kesehatan dan kubu antitembakau menganggap besar maupun kecil kadarnya sama-sama burook bagi kesehatan. Misalnya pun ada perbedaan efek kandungan kedua zat tersebut, takaran rokok ilegal tak pernah jelas karena tak ada yang menguji.
Lembaga yang berwenang menguji nilai kandungan tar dan nikotin adalah UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang di setiap provinsi penghasil rokok. Untuk Jatim, sebagai sentra terbesar rokok, ada di UPT PSMB Lembaga Tembakau Jember.
Masih soal kesehatan, Kemenkes punya layanan konseling via telepon bebas pulsa 0-800-177-6565 sejak 2016. Info layanan ada pada setiap bungkus rokok asli maupun ilegal.
Selain isu kesehatan, industri rokok juga berhadapan dengan isu lingkungan, sebagai bagian dari pertempuran anti dan pro-tembakau. Beban lingkungan tak hanya ditanggung perokok, tetapi kualitas air tanah dan pencemaran air (¬ Expose Tobacco).
¬ Bukan posting berbayar maupun titipan, posting ini tak berhubungan dengan lembaga-lembaga pemerintah, industri rokok, kaum antitembakau maupun kaum pro-tembakau, serta LSM bidang apapun dan sumber dana apapun, berikut perorangan yang mewakili maupun identik dengan semua hal tersebut
Dahulu kala saat saya masih bekerja di media, saya sebut konten Paman ini sebagai (naskah) berita yang komprehensif 👍.
Istilah media daring adalah long form, tapi yang ini kurang lengkap 🙏
Kurang lengkap? Waduh.