Adipati Pati, eh ralat… Bupati Pati Sudewo, adalah contoh pejabat yang tak panjang pikir. Perkenomian rakyat sedang moncer saja kalau kepala daerah menaikkan PBB 250 persen pasti ditolak apalagi ketika ekonomi sedang tak bagus.
Para pemimpin cenderung memelesetkan diri di salah satu dari dua kutub, kalau bukan semaunya sendiri ya bermain populis tanpa peduli pakem dan akibat jangka panjang. Menaikkan PBB demi mendongak PAD tanpa hirau situasi kondisi adalah contoh kepedean yang kelewat tinggi.
Ringkasan cerita sudah jelas. Rakyat Pati protes, Sudewo sempat menantang rakyat mendemonstrasi dirinya, lalu akhirnya kenaikan PBB dibatalkan karena arahan Mendagri dan Gubernur Jateng, ditambah desakan rakyat.
Kalau dia tetap terus berarti mbalela. Tetapi kalau nyatanya manut, berarti tidak jelas maunya apa. Memang sih, dari hasil PBB itu yang sepuluh persen disetor ke pusat, yang 90 persen untuk provinsi yang akan dibagi-bagi lagi. Kepala daerah dan bawahannya pelbagai jenjang dapat komisi, atau insentif, dari perolehan PBB. Ada payung hukumnya.
Di luar gaji dan tunjangan, kepala daerah juga dapat tantiem dari BUMD karena secara ex-officio mereka adalah pemegang saham. Selain itu mereka dapat insentif dari hasil pungutan pajak dan retribusi, 8—10 gaji pokok dan tunjangan melekat (PP 69/2010).
¬ Sumber gambar: akun Pemkab Pati di Instagram dan Picsart
4 Comments
Di Solo malah pernah dinaikkan hingga 400 persen, awal 2023, oleh wali kota saat itu, anak presiden waktu itu, tapi tidak sampai memunculkan aksi massa karena segera dibatalkan oleh wali kota idola Paman eh idola kawan lama Paman tersebut.
https://www.pajak.com/pajak/warga-solo-protes-tagihan-pbb-naik-400-persen/
Woooo gitu to
Bupati serasa raja, naik kereta kencana pulak, hehe..
Saya kira Pati termasuk kaya hasil bumi, jadi heran sih kalau pendapatan daerahnya kurang
Ada wilayah pantai juga. Ada Sukolilo pula yang tercemar karena ada sejumlah warga yang suka menampung mobil hasil penggelapan.