Tak tahan saya untuk mengomentari pelatihan dasar kemiliteran (latsarmil) KDMP, setelah pekan lalu menanggapi pendekatan militeristis terhadap Sekolah Rakyatyang merupakan sekolah sipil.
Bagi saya latsarmil untuk 35.476 manajer koperasi ini berlebihan, apalagi ada sesi memegang bedil pula. Bukan itu yang diperlukan manajer koperasi.
Sejauh saya tahu, pegawai induk maupun pusat koperasi korps militer tak menjalani latsarmil. Saya tak tahu apakah untuk level manajer ke atas ada pelatihan itu. Pun sejauh saya tahu, siswa sekolah sipil di kompleks militer tak mengalami pemformatan militeristis.
Kalau sifatnya untuk hiburan tak wajib, demi membangun solidaritas korps, ikuti saja permainan perang-perangan semacam paint ball. Bagi orang sipil, sejauh pernah saya alami, perang-perangan berseragam tactical dengan bedil gas dan pelor bola cat seukuran kelereng itu menegangkan dan melelahkan, namun menyenangkan. Waktunya tak sampai sehari. Bahkan acara inti mungkin cuma 30 menit hingga sejam. Kalau kecapaian boleh menyerah.
Menurut anggota DPR Mayjen (Purn.) Tubagus Hasanuddin, dalam latsarmil 45 hari, yang 30 hari untuk latihan militer, dan substansi koperasi hanya 15 hari (Kompas.id, 30/6/2026). Maka dia berpendapat:
Berdasarkan kriteria pelatihan, biaya mencapai Rp5 juta per peserta untuk tujuh hari. Total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer. Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta.
Eh, setelah ramai reaksi publik, terutama setelah lima peserta tewas, ditambah kabar ada 30-an perempuan hamil ikut latsarmil (namun kemudian dipulangkan), kini acara berubah menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial. Apa bedanya?
Soal kesiagaaan, meski tak kita harapkan, tetap saja ada risiko minimarket didatangi perampok. Untuk urusan ini saya berpengandaian setiap minimarket punya sistem pengamanan, tak hanya kamera CCTV, tetapi juga komunikasi dengan polisi.
Saya belum beroleh dokumen untuk bukti, namun kabarnya jaringan minimarket macam Alfamart dan Indomaret melarang, atau tak menganjurkan, karyawan melawan perampok. Demi keselamatan karyawan yang lebih penting ketimbang barang dagangan.
Untuk KDMP mestinya juga, urusan keamanan serahkan saja pada sistem, satpam, dan polisi — dengan maupun tanpa karyawan dibekali latihan militeristis karena urusan keamanan itu tanggung jawab polisi, antara lain dengan patroli dan respons cepat ala 911. Itulah alam kehidupan masyarakat sipil.
Kalau minimarket milik koperasi di dalam Mako Paspampres, Tanahabang, Jakpus, sih dijamin aman. Meskipun terlihat dari jalan, orang luar tidak bisa masuk, kecuali cari masalah.
