Sudah tiga bulan terakhir, setiap kali melihat kantor pos yang tutup di ruko kompleks pertokoan ini saya membatin, “Kapan buka lagi, ya?”
Tentu pertanyaan saya naif, lebih tersebab oleh romantisisme nostalgik perihal kantor pos. Misalnya buka lagi jelas tidak ekonomis.
Fungsi kantor pos sebagai pelayan korespondensi warga sudah lama digusur internet. Fungsi pengiriman barang sudah digusur perusahaan logistik dengan jaringan kurir. Fungsi pengiriman uang sudah diambil platform e-bank dan gerbang pembayaran dalam ponsel, ditambah e-dompet.
Saya pernah menulis pengalaman menguangkan honor menulis via wesel, pada 2021, lebih dari satu, masing-masing bernilai di bawah Rp100.000, malah ada yang kedaluwarsa, dan ternyata tidak praktis. Bahkan cewek penjaga loket kantor pos tak paham apa itu wesel.
Saya adalah orang masa lampau dari abad lalu. Punya banyak pengalaman dengan kantor pos, termasuk urusan wesel. Ketika masih bocah, saya sering disuruh bapak saya mengirimkan wesel ke toko buku atau importir buku di Jakarta, antara lain Gramedia sebelum menjadi penerbit. Untuk apa? Bapak memesan buku, berdasarkan iklan yang mirip pengumuman di Kompas.
Setelah remaja apalagi kuliah, saya masih berurusan dengan wesel, sebagai pengirim uang (berlangganan majalah khusus dan… pernah memesan sepatu berdasarkan iklan di Hai) maupun penerima uang sebagai honor menulis. Bapak sebagai kolumnis juga mendapatkan bayaran via wesel.
Tetapi percayalah, meskipun banyak orang bilang belajar menulis dari Bapak, saya tak termasuk. Dia tak mau mengajari saya, dengan alasan, “Simbah kakungmu dulu juga nggak ngajari aku nulis.”
Kakek saya bukan penulis melainkan mantri kesehatan di RS Bethesda, Yogyakarta, sejak zaman bernama Zendingsziekenhuis Petronella alias RS Toeloeng. Bapak dulu kepsek di lingkungan BOPKRI, Yogyakarta. Ibu saya dulu guru di SD BOPKRI Gondolayu.
Tentang wesel, saya yakin banyak penulis di media, termasuk sastrawan, sampai akhir 1980-an menerima honor melalui wesel. Kalau mereka sekota dengan kantor redaksi, ya harus mengambil honor sendiri.
Saya tak tahu bagaimana kondisi di Jabodetabek saat itu karena jarak antartitik yang jauh. Rekening bank dimiliki banyak orang setelah Pakto 88. Ada banyak alternatif selain Tabanas yang juga dapat diurus di kantor pos.
Kantor pos memang bukan hanya untuk mengirim surat dan paket. Dulu pengambilan uang pensiun PNS diambil di kantor pos. Saat bocah hingga remaja, saya melihat pada tanggal tertentu banyak lansia di kantor pos. Mereka akan mengambil uang pensiun.
Saat itu pula saya jadi tahu ada profesi bernama rentenir, selalu membawa buku catatan utang para pensiunan. Di kantor pos mereka merangkap menjadi debt collector.
Pengalaman soal korespondensi via pos yang mengesankan saya ada tiga. Pertama, saat masih ABG saya menerima surat berantai, isinya menakut-nakuti, kalau surat tak saya salin untuk saya teruskan, saya akan celaka. Bapak menenangkan saya, “Abaikan saja. Itu dari orang tolol yang percaya takhayul. Yang untung kantor pos, prangkonya laku.”
Kedua, saat kelas tiga SD, dari Salatiga saya mengirimkan surat untuk Simbah Kakung di Yogya. Suratnya sampai tetapi simbah harus membayar denda karena prangkonya sudah tak berlaku dan nilainya kurang. Saya memanfaatkan prangko keluaran era Presiden Sukarno yang saya temukan di rumah.
Ketiga, juga masih kelas tiga, saya membalas kartu pos dari anak Berlin sebaya saya — saya lupa Berlin Barat atau Berlin Timur — dalam bahasa Jerman. Kok bisa? Bapak yang menyurati saya dari Jerman untuk menyalin draf yang dia buat. Anak itu, namanya Andre, adalah anak seorang sopir bus. Dia berkenalan dengan Bapak di atas bus yang disopiri ayahnya.
Membicarakan kantor pos adalah mengais masa lampau. Maka secara iseng saya mainkan foto di ponsel dengan sekali klik agar tampak jadul. Berhasil? Tidak.
Logo Kantor Pos, memadukan huruf kapital tipis dan ekstratebal baru ada 1995. Mobil kiri dalam foto belum ada sepuluh tahun.
Kenapa saya tak membuat gambar dengan akal imitasi? Saya sedang tidak ingin. Foto jepretan saya ini lebih memuaskan saya.
