Saya akui, saya bukan pembaca tekun dan telaten, apalagi setelah tua. Namun saya berharap banyak orang tak seperti saya, mereka masih tahan membaca teks. Termasuk dari mereka adalah para menteri dan politikus, termasuk yang di DPR dan DPRD; di antaranya adalah anggota DPRD Jember yang bermain gim ponsel saat rapat.
Lalu? Dua puluh hari setelah Dian Fatwa, anggota tim komunikasi BGN, menulis opini di Kompas (25/4/2026), “MBG dan Pentingnya Memahami Konteks“, sejauh saya tahu tak ada tangkisan. Tak terjadi polemik. Sekali lagi — ungkapkan ini meniru gaya wapres siapa itu, yang diamati oleh teman saya — sejauh saya tahu.
Akhirnya saya berkesimpulan secara sumir:
- Apologi Dian, sebagai orang BGN, memang untuk menjawab semua kritik terhadap MBG
- Sudah banyak kritik terhadap MBG, dari meme kocak, sinis, sarkastis di media sosial — ada yang menyebut embego — hingga pelbagai artikel termasuk hasil riset, misalnya oleh Celios
- Karena volume dan arus kritis lebih besar, dan muncul lebih dahulu, maka tak perlu ada yang menanggapi artikel Dian, yang sejauh saya tahu tak tersebar luas
Saya sebut apologi karena berisi pengakuan tentang sejumlah nilai minus MBG sekaligus dalih untuk dimaklumi kenapa terjadi.
Maka pertanyaan saya adalah masih perlukah badan pemerintah mengemas wacana atau diskursus padahal belum tentu ditanggapi dengan cara yang sama argumentatifnya?
Menurut saya masih perlu. Bagi siapa?
- Si penulis dan petinggi lembaga pemerintah, syukur jika semua karyawannya
- Orang-orang di pemerintahan yang menjadi bagian dari penentu kebijakan publik
- Para politikus di partai, DPR, dan DPRD
- Selebihnya adalah siapa pun yang punya waktu dan minat untuk membaca apologi pemerintah
Masih adakah waktu untuk menulis dan membaca?
Pertanyaan soal menulis itu menyangkut petinggi lembaga pemerintah, dalam arti mereka dapat mendelegasikan urusan itu kepada staf dan konsultan komunikasi, serta ghost writer, dengan atau tanpa bantuan akal imitasi.
Tulisan itu penting, melengkapi kemasan pesan lainnya di medsos, dari teks singkat, infografik, videografik, hingga serial salindia. Meskipun bisa bikin penat dan letoy, tulisan berisi wacana menampilkan pokok pikiran lebih terstruktur, sehingga memudahkan pembaca untuk menolak maupun menyetujui.
Sebagai arsip, apologi lembaga pemerintah itu penting karena dengan berkas itulah suatu paket pokok-pokok pemikiran dapat dibedah dan dikaji.
Bahkan misalnya itu cuma propaganda, tetap menarik dan penting. Lihat saja serial buklet, dan buku, pada masa sebelum Orde Baru tentang Manipol Usdek, Nasakom, dan seterusnya, melengkapi pidato Presiden Sukarno. Ada juga diktat dari partai, misalnya tentang Marxisme karya D.N. Aidit, yang diterbitkan oleh Akademi Politik Aliarcham.
Oh ya, pokok pikiran Mohammad Hatta, wapres saat itu, juga dibukukan. Pada masa muda Hatta belum ada gim digital dan mainan die cast yang bisa dijadikan alasan pengelak seorang wapres pilihan dan pujaan rakyat, dari hamba sahaya hingga menak cendekia, mengapa tak suka membaca dan menulis.
Pada masa Orde Baru, Ali Murtopo menulis buku Strategi Kebudayaan (CSIS, 1978). Setneg pernah menerbitkan buku putih Gerakan 30 September Pemberontakan PKI: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya (1994). Pembaca boleh sepakat maupun menampik isi buku.
Saya belum membaca buku Prabowo Subianto, Paradoks Indonesia dan Solusinya (2017), namun sejauh saya tahu orang yang mengkritisi pikiran Bowo bertolak dari buku itu. Versi for dummies dikemas sebagai poin-poin di media sosial.
Sekarang zaman video singkat dan teks ringkas
Saya setuju bahwa media sosial mengubah peta informasi. Siapa pun boleh berbicara. Ada yang bergema dan tidak. Masalah utamanya adalah ketersediaan waktu untuk mengkonsumsi isi banjir bandang informasi.
Video panjang, berupa gelar wicara lebih dari 10 menit, tanpa pembabakan sebagai chapter demi chapter, bagi sebagian orang time consuming. Sementara membaca transkripsi hasil kerja mesin saat menonton video, ohhh… ada saja kesalahannya, antara lain karena — nah, pekan ini lagi hype — artikulasi.
Menyimak gelar wicara Gita Wiryawan di YouTube, meskipun menarik dan berbobot, butuh energi terutama untuk konten yang suasana percakapannya dingin. Kadang kita harus mencicilnya.
Pada abad lalu ada saja buku berisi percakapan, misalnya Percakapan dengan Sidney Hook (Harsya W. Bachtiar, ed., 1976). Buku berisi surat pemikiran juga ada. Kini dalam era transmedia, tentu pengemasannya tak hanya berupa buku kertas.
Sekarang, ketika Anda menerima tautan artikel dalam WhatsApp, X, Instagram, maupun Facebook, masih tertarikkah untuk membacanya? Hari ini jauh berbeda dari masa pra-internet, karena dulu kertas bungkus tempe sampai fotokopian artikel pun dibaca karena orang-orang kurang bacaan.
Saya mencoba mengirimkan tautan artikel, bukan berita, untuk diri sendiri via WhatsApp, dan becermin: seandainya saya sedang tak menulis pos ini apakah akan saya buka? Bagaimana dengan orang lain yang lebih suka tautan video pendek?
Jadi, apakah tulisan panjang, dengan maupun tanpa pelibatan akal imitasi, masih perlu? Merujuk kesimpulan di atas, tentang apologi pemerintah, masih tetap perlu untuk urusan apa pun. Setidaknya bagi penulisnya, mereka punya arsip hasil penuangan isi benak.
Bahwa orang lain tak paham, bahkan tak hirau, mungkin masalahnya pada teknik penulisan atau barangkali soal nasib: biduan lebih utama daripada tembang.
