Jumpa pers. Atau konferensi pers (konper). Hanya untuk kalangan pers, yakni wartawan? Dalam cara lama begitu. Bahkan atribut pers masih melekat meskipun media berita tak hanya berupa media cetak. Padahal media cetak kian surut, bukan?
Mohammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), dalam jumpa pers di kantornya, di Jakarta (Rabu, 6/5/2026), mengundang 40-an pemilik akun media sosial (medsos) yang dia sebut berhimpun dalam Indonesia New Media Forum.
SELAMAT MENIKMATI KOOPTASI
Untuk teman2 ketahui ya.
Daftar 40 homeless media yang disebut Qodari sebagai mitra baru pemerintah. Lengkap sama username IG mereka.
1. Folkative (folkative)
2. Indozone (https://t.co/h2QkPNum6t)
3. Dagelan (dagelan)
4. Indomusikgram (indomusikgram)… pic.twitter.com/FmvcpOBGzx— 🅱🅰🅶🅾🅽🅶 (@RagilSemar) May 6, 2026
Sebagian media berita menyebut mereka homeless media. Narasi membantah pihaknya ikut forum itu karena mereka bukan media tanpa rumah, melainkan perusahaan pers yang terverifikasi oleh Dewan Pers, dan terikat pada kode etik jurnalistik. Akun Ngomongin Uang juga membantah ikut forum itu.
Menurut Qodari, akumulasi pengikut akun-akun medsos tersebut bisa mencapai 100 juta dengan jumlah tayangan menembus angka 4 miliar hingga 6 miliar per bulan (¬ Kompas).
Dia juga mengatakan, “Namun, pandangan kami, New Media harus dirangkul agar dapat meningkatkan kualitas dan standar agar produk dari New Media ini makin berkualitas seperti halnya media konvensional.” (¬ Antara)
Layakkah medsos ikut konpers istana?
Nah, intinya adalah jangkauan akun dan konten di medsos, masih ditambah soal pertautan (engagement) akun dan pengikutnya. Lalu layakkah para pemilik akun tadi diundang dan hadir dalam jumpa pers? Ya terserah yang punya acara dong.
Soal pelibatan pemilik akun dalam komunikasi pemerintah bukanlah hal baru. Presiden SBY pernah mengadakan jamuan makan malam bersama pemengaruh medsos di Istana Cipanas. Mulyono semasa jadi presiden beberapa kali mengumpulkan pemengaruh yang menjadi pendukungnya.
Saat Mari Pengestu menjadi menteri perdagangan pernah mengundang sejumlah aktivis medsos ke kantornya. Mulyono pernah mendatangkan pemengaruh, dan artis, ke lokasi. Hal sama berlaku saat Mulyono mengajak artis yang aktif di medsos naik kereta cepat.
Lantas kenapa pelibatan pemilik akun dalam konpers istana menjadi sorotan? Justru karena hal itu terjadi dalam konpers, suatu hal yang selama ini menjadi privilese wartawan yang ngepos di istana. Tak setiap media berita punya wartawan yang bertugas di istana dengan kredensial. Tetapi media yang menempatkan orang di istana belum tentu diundang Prabowo dalam obrolan meja bundar.
Dengan keberadaan pemilik akun medsos secara formal nan terbuka dalam peta komunikasi pemerintah, bukan sebagai pendengung bayaran, elitisme wartawan media berita pun tergerus.
Soal lain, jangan lupakan bahwa setiap kementerian, lembaga, semua jenjang pemda, bahkan kepala daerah, punya akun medsos yang memproduksi berita tentang dirinya. Warga tak tergantung media berita. Malah wartawan yang suka merujuk akun-akun tadi. Termasuk akun lembaga kepolisian dan militer.
Bentang alam bisnis media berita berubah
Yah, bukankah lanskap berita dan konsumsi informasi sudah dan terus berubah? Media berita yang terlembagakan, dengan badan hukum, AD/ART, visi dan misi, serta standar kerja disertai kode etik, di mata konsumen informasi boleh jadi tiada bedanya dengan akun-akun medsos perorangan yang sebagian melibatkan tim produksi.
Di kalangan industri, misalnya otomotif, pelibatan akun kuat medsos lebih dulu melaju. Sempat muncul keanehan sekitar sepuluh tahun lalu, sejumlah wartawan otomotif kesal karena APM mendahulukan para pemengaruh yang tak menggeluti otomotif untuk menjajal mobil anyar. Mereka merasa terpinggirkan.
Persoalan bagi konsumen informasi adalah konten yang relevan dengan kepentingannya, dalam kemasan yang mudah dipahami. Transkripsi wawancara, atau tes mobil dan motor, meskipun lebih cepat dicerna bagi orang yang telaten membaca, cenderung kalah menarik daripada video obrolan maupun testimoni dan salindia bingkai demi bingkai.
Lalu muncul kekesalan dari media lama: yang akhirnya dapat mengapitaliasi laporan media berita, terutama riset dan investigasi, adalah akun medsos. Penyimak akun tak perlu membaca teks asli. Eh, tetapi mungkin saja pelopornya adalah acara debat di stasiun TV — artinya sesama perusahaan media.
Maka cara Tempo, misalnya dengan sneak preview laporan hasil kerja jurnalistik, dalam video Bocor Alus, dianggap sebagai kompromi yang realistis dan taktis menghadapi medsos.
Oh ya, silakan baca tulisan Hasanuddin Ali dari Alvara (November 2025), “Scroll, Klik, dan Viral: Cara Baru Gen Z Mencari Berita“. Salah satu temuan riset Alvara: 47 persen anak muda Indonesia menjadikan media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok sebagai sumber utama informasi dan berita.
Arah media berita terlembagakan dan isu kooptasi
Okelah, isi media berita terlembagakan bukan hanya dari konpers. Masih ada konten lain, termasuk dari riset dan investigasi. Masalahnya apakah setiap media berita mam(p)u melakukan? Pertanyaan serupa apakah setiap media lawas mam(p)u menghasilkan foto yang bagus, juga infografik dan videografik ciamik, padahal di medsos banyak sajian visual bagus tanpa AI generatif?
Di sisi lain, akun Watchdoc terus melakukan penggalian dan pendalaman masalah, dalam video, yang tak semua media berita terlembagakan mam(p)u melakukan.
Soal kooptasi? Setiap pembuat konten, termasuk berita, bisa dikooptasi oleh pemerintah maupun pengusaha.
