Sebenarnya bagaimana maunya pemerintah tentang rokok?

Sejauh saya tahu, teks bahaya rokok pada bungkus sigaret jambon itu jarang dipakai oleh produsen rokok. Adapun peringatan dalam teks lain lebih lumrah namun tak semua perokok hafal, bahkan mungkin ada yang lebih hafal teks Dji Sam Soe versi jadul maupun revisi.

Adapun gambar bahaya rokok ada sekian varian, bersumberkan templat dari pemerintah. Produsen rokok ilegal pun memakai templat tersebut. Maka pertanyaan kita, kenapa proporsi ruang dalam desain bungkus sigaret tak bertambah luas?

Memang tak jelas maunya pemerintah karena tak punya peta jalan untuk menekan konsumsi produk tembakau. Ada tiga soal utama, yakni ranah kesehatan masyarakat, cukai, dan ketenagakerjaan. Pendekatan saat ini berbau slogan yakni keseimbangan.

Di wilayah kesehatan, yakni pembatasan, di atas kertas sudah jelas, dengan ancaman hukuman sesuai perda. Bahkan kegiatan hari tanpa kendaraan bermotor pun melarang orang merokok. Lalu bagaimana dengan bilbor dan aneka materi promosi lainnya dari rokok dekat sekolah? Silakan tanya komandan satpol PP.

Lalu larangan menjual rokok kepada orang di bawah 18 tahun? Ada. Apakah aturan ditegakkan? Anda tahu jawabannya. Warung penjual rokok ketengan di dekat sekolah adalah contoh.

Perihal cukai, akan jelas bagi pengusaha jika penahapannya dirancang jauh, setiap tahun naik sekian persen dan naik terus. Tetapi ada rokok ilegal, bukan? Ya diberantas dong, jangan jadi ATM bagi aparat termasuk dari orang bea cukai. Kalau tingwé silakan, tapi juga harus jelas rencana kenaikan cukainya secara berkala.

Masalahnya, peta jalan yang panjang tak cukup jika berharap pada masa jabatan kepresidenan yang maksimum dua periode. Tentu ini bukan maksud saya mengatakan presiden siapa pun boleh bermanuver untuk tiga periode apalagi lebih. Peta jalan yang genah harus diikuti semua presiden. Dengan peta yang jelas dan mengikat, industri tembakau dapat menyesuaikan diri.

Eh, emang gampang bikin peta jalan? Tentu tidak. Bahkan setelah jadi pun belum tentu dapat dijalankan. Jangankan gagasan peta jalan, yang sedang berlangsung saja tak ada sinkronisasi antarkementerian.

Hal itu masih ditambah lobi industri rokok yang kuat. Apalagi kalau industri tembakau juga ikut mengongkosi politikus. Saat ini di media sosial muncul gerilya pesan tentang bahaya tar, secara implisit maupun blak-blakan berarti yang penting nikotinnya lebih aman.

Lalu? Yang paling enak ya perokok, masih dapat mengasap, menikmati ketidakjelasan. Oh ya, berapa banyak perusahaan dan lembaga yang membuka lowongan kerja dengan pernyataan diri “kami merupakan lingkungan yang bebas asap rokok”?

Bagaimana kalau asuransi kesehatan, termasuk BPJS Kesehatan, menolak pengobatan untuk penyakit yang terbukti akibat rokok? Bakal ribet. Perlu dokumen dan keputusan medis yang kuat. Kalau pukul rata, kasihan perokok pasif karena tak dapat berobat.

Rokok memang merepotkan. Tetapi masa menyalahkan masa lalu sehingga peradaban mengenal kebiasaan mengisap tembakau bakar?

¬ Bukan tulisan berbayar maupun titipan, tidak mewakili kubu antitembakau maupun protembakau.