Fraksi PDIP memasang iklan dua halaman di Kompas hari ini (Senin, 29/12/2025). Isinya laporan pertanggungjawaban kepada konstituen. Tata letak iklannya sesak, agak ruwet di mata. Apakah pembaca iklan menjadi sepakat atau mènjêb, itu terserah. Masyarakat sipil kesal terhadap PDIP dalam merevisi UU TNI.
Kita boleh tak bersetuju dengan isinya, namun bagi saya laporan fraksi itu bagus. Semua partai yang punya kursi di parlemen harus menginformasikan apa yang telah mereka lakukan. Ingat, setiap partai yang punya kursi di DPR mendapatkan bantuan duit tahunan dari negara sesuai jumlah perolehan suara. Per suara pemilih bernilai Rp1.000 — angka ini bakal naik menjadi Rp3.000 per suara. Petugas partai apa pun di DPR juga digaji oleh rakyat.
Tetapi pasang iklan di koran, berapa banyak yang hari ini membacanya? Sejauh saya lihat akun PDIP di Instagram dan X belum mewartakan laporan. Adapun situs PDIP sore ini masih berstatus under construction. Tentu kemasan pesan di setiap pelantar tak sama persis dengan versi koran.
Di DPR saat ini , Banteng punya 110 kursi (17,97 persen) dari 580 kursi, hasil Pileg 2024. Jumlah itu, bahkan jika digabungkan dengan Nasdem dan PKS sebagai partai di luar istana — tetapi bukan oposisi — cuma 232 kursi. Mereka kalah suara jika melawan koalisi pro-Prabowo yang punya 348 kursi.
Pada periode kedua Mulyono (2019–2024), koalisi bersama Banteng itu gede, ada delapan partai, melawan satu partai, yakni PKS yang punya 8,70 persen dari 575 kursi. Artinya bagi politikus dan partai tak ada kawan maupun lawan abadi, hanya ada kepentingan yang abadi.
