Setelah hutan hampir habis, lalu bagaimana?

Seseorang menanya saya, “Apa pemerintah sudah minta maaf soal bencana lingkungan di Sumatra?”

Setelah balik bertanya siapa yang dia maksudkan pemerintah — apakah presiden, menteri, atau kepala daerah — saya menjawab, “Nggak tahu, berita bencana terus ngalir… Mungkin ada yang terlewati.”

Kemudian saya menempatkan diri sebagai juru bicara pemerintah, dengan pokok soal:

• Masalah perusakan hutan terjadi sejak pemerintahan sebelum sekarang
• Selain dilakukan korporasi, perusakan juga dilakukan oleh warga
• Pengawasan dan penegakan hukum selama ini sudah dilakukan namun masih ada kekurangan
• Jika menyangkut kerugian, tak hanya warga yang rugi karena aparat negara dan fasilitas negara juga jadi korban, bahkan korporasi juga bagian dari korban

Untunglah orang muda itu masih sopan menghadapi orang tua, tidak memaki saya maupun apalagi menonjok saya.

Bencana lingkungan ini memang teramat parah. Menurut taksiran Kompas (Jumat, 12/12/1025), dalam laporan khusus jurnalisme data yang dikemas apik, melibatkan kertas kalkir nan tembus pandang, kerugian warga di tiga provinsi — yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar — mencapai Rp38,5 triliun, mencakup kerugian akibat kerusakan fasilitas publik, rumah warga, hingga korban jiwa.

Hari ini, wajah koran Kompas hadir tidak seperti biasanya. Ada temuan hasil Tim #JurnalismeData Kompas.

Hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyusut 1,2 juta hektar atau lenyap hampir 100 hektar setiap hari selama tiga dekade.

Dukung karya jurnalistik kami dengan… pic.twitter.com/OYKihJcmJx

— Harian Kompas (@hariankompas) December 12, 2025

Apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk memulihkan keadaan, silakan baca aneka berita. Di sana ada warta pembekuan sementara kegiatan pemanfaatan hutan di tiga provinsi. Ada juga kabar pencabutan 20-an perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang perusahaan pemiliknya berkinerja buruk, seluas 750.000 ha.

Kenapa setelah ada bencana hal itu baru dilakukan, tentu bukan kapasitas saya untuk menjawab. Tentang proses pemulihan akibat bencana yang lamban, Presiden Prabowo Subianto kemarin di Langkat, Sumut, bilang, “Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi semua bekerja keras.”

Untuk menegakkan aturan sebelum bencana tentu butuh ketegasan, siapa pun presidennya. Saya temukan berita Kompas 22 Maret 2019, dalam kasus di Jambi: “Pemegang HPH Diduga Langgar Aturan“, namun pemerintah tak menindak.

Mereka membabat hutan di luar wilayah konsesinya. Halah, berita basi, kasus klise, kata Anda. Baiklah. Silakan tambah: katanya presiden waktu itu pernah kuliah di fakultas kehutanan? Tetapi saya malas membahas legalitas ijazah maupun apalagi ijab sah karena tak relevan.

Kalau dihitung mundur, siapa pun presidennya harus bertanggung jawab atas nasib hutan Indonesia. Pada era Soeharto, HPH malah diberikan kepada sejumlah orang, termasuk pejuang revolusi dan sejumlah pensiunan jenderal. Tak semuanya mampu mengelola.

Sudah, sudahlah, jangan menggaruk-garuk luka masa lalu, karena kita semua ingin maju, cukup sesekali melirik kaca spion, kata Anda. Baiklah. Jangan lupa, atas nama perjalanan ke depan, memanfaatkan rekaman dash cam.

Menurut Teo Reffelsen, Manajer Hukum dan Pembelaan WALHI, pengurus Sekretariat Nasional Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia, dalam UU KUHAP 2025 perusahaan perusak lingkungan berpeluang beroleh impunitas (Kompas, 12/12/2025). Dalam bahasa awam saya sebut: tidak dapat dihukum.

Hal buruk besar yang terjadi hari ini adalah akumulasi timbunan masalah masa lalu dalam penegakan hukum. Besok apologi itu kita ulangi, siapa pun capres yang kelak akhirnya menang, serta caleg yang akhirnya bahagia di DPR dan DPRD. Masalah makin mbulet mbundhet kalau perusak lingkungan juga mengongkosi biaya politik para kandidat dalam pemilu. Hidup Indonesia!