Komedi parpol: Cari ketua dari luar

Memang baru wacana. Tak tertutup kemungkinan PPP memberi kesempatan orang luar partai untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum 2025–2030 (¬ Kompas, 8/9/2025). Saya malas mencari tahu bagaimana AD/ART partai itu, karena sudah duluan menahan tawa. Meski masih wacana, pikiran ini aneh. Apakah partai mengalami defisit kader bermutu?

Saya belum pernah menjadi kader partai berkartu anggota, juga belum pernah menjadi anggota onderbouw (dari bahasa Belanda, bahasa Inggris tak mengenal underbouw seperti sering ditulis oleh media berita) partai termasuk organisasi paramiliternya. Saya tak berminat. Sebelum diajak pun sudah menolak.

Perusahaan bisa ambil dirut dari luar, terserah pemegang saham. Klub olahraga bisa ambil bintang dan pelatih dari luar, jika perlu dengan naturalisasi. Band bisa mencomot frontman dari luar, yang bukan termasuk pendiri. Kalau partai ingin melakukan ya aneh. Artinya kaderisasi nggak jalan.

Dalam kepartaian juga ada karier. Kalau bisa meniti dari anak ranting terbawah. Tetapi konon itu hanya berlaku untuk partai dengan ideologi yang jelas, yang anggotanya membayar iuran.

Untuk menjadi pemimpin partai ada sejumlah prasyarat yang menyangkut jejak kematangan berpartai. Hanya partai aneh yang mengambil ketua umum dari luar, rombongan pengurus partai terbang dari Jakarta ke Sala, Jateng, mengantarkan kartu anggota, lalu dua hari kemudian si anak kemarin sore itu didapuk jadi ketum di Jakarta . Sejauh tersiar tak ada kader yang protes.

Kemudian partai itu ingin menjadikan bapak dari si tholé sebagai pembina. Bahkan dalam kampanye pemilu, tanpa malu partai itu menyebut diri sebagai partai bapaknya si tholé.

Tentang PPP, dalam Pileg 2024 partai itu tak beroleh kursi di DPR. Dari hasil Pileg 2019, partai itu meraih 19 kursi. Sebelumnya, 2014, 2009, dan 2004, PPP meraih sembilan kursi, 24 kursi, dan lima kursi.

Bagaimana jika PPP bergabung ke partai lain? Lho, PPP itu hasil penggabungan paksa empat partai Islam pada masa Orde Baru (1973). Adapun partai nasionalis dan agama non-Islam, ada lima, dikandangkan di PDI. Partai itu kemudian pecah, muncul tandingan yang kemudian bernama PDIP, lalu PDI tenggelam.

Eh, omong-omong, bukannya setelah reformasi maka sejumlah partai berisi diaspora Golkar, langsung naik ke lingkar elite partai? Hahaha. Betul. Namanya juga komedi politik.