Tunjangan rumah anggota DPRD Jakarta Rp70 juta itu salah kita

Tempo hari bisa saja anggota DPR ngobrol dengan sejawat, “Ini tunjangan rumah Rp50 juta buat kita kenapa sekarang jadi rame ya? Kan udah jalan dari tahun lalu, kenapa jadi masalah?”

Topik serupa bisa mengisi rasan-rasan anggota DPRD DKI Jakarta, “Ini nape diributin yak? Pan emang Rp70 jeti udah jalan, cash. Gara-gara DPR pusat pade belagu tuh.”

Baiklah. Alasan DPR karena banyak anggota dari luar Jakarta, butuh rumah. Lha anggota DPRD Jakarta? Juga butuh rumah. Tepatnya tunjangan perumahan. Bahwa KTP mereka sejak nyaleg adalah Jakarta — kalau KTP model lama adalah cap Monas — itu soal lain. Mau numpang mertua atau masih ngontrak, itu bukan urusan publik. Pemilikan rumah bukanlah syarat untuk nyaleg dan tidak bisa dijual dalam kampanye, “Saya sederhana, paham derita rakyat, saya masih ngontrak bulanan di rumah petak.”

Jadi kenapa sekarang ramai dipermasalahkan? Karena menjadi pengetahuan luas baru sekarang. Untuk tunjangan rumah anggota DPR maupun anggota DPRD Jakarta.

Saya temukan arsip Kompas.id tahun lalu (7/10/2024): “Tunjangan Perumahan DPRD DKI Rp 70 Juta Per Bulan Jadi Salah Satu Rujukan DPR“. Intro berita: “Besaran tunjangan perumahan DPR akan melihat pula nominal tunjangan serupa bagi anggota DPRD, termasuk DPRD DKI Jakarta.”

Artinya memang bukan isu baru. Tetapi karena masalah terlalu banyak, aneka topik berita mengalir deras, silih berganti, kita seperti melewatkan isu tunjangan rumah.

Maka benarlah prinsip pejabat dan koruptor: seheboh apa pun isu yang menyangkut pemerintah, orang segera lupa. Masa berlaku isu paling lama dua bulan, setelah itu basi.

Apa karena media berita tak kompak, tidak serentak mengabarkan? Wah, urusan ini membutuhkan analisis konten. Tetapi harap dimaklumi, dalam sehari setiap media bisa menerbitkan ratusan warta — termasuk yang mengulang. Pengayaan konten maupun pendalaman topik tergantung hasil rekomendasi analitis mesin.

Ibarat kata, biarpun ada isu penting soal duit wakil rakyat, kalau ada topik sepak bola yang lebih menarik apalagi isu seputar asmara artis dan seleb, maka soal tunjangan rumah akan kalah. Soal ini pun wajar, masa hidup kita cuma sekali sebagai WNI harus memperhatikan politisi semprul sontoloyo padahal mereka tak peduli kita?

Gaji dan tunjangan anggota DPR bisa dijalankan jika disetujui pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan. Adapun gaji dan tunjangan DPRD disetujui oleh wali kota, bupati, atau gubernur. Jadi, kalau hanya menyalahkan DPR dan DPRD itu kurang lengkap.

Untuk tunjangan rumah anggota DPRD Jakarta, hal itu berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 415 Tahun 2022. Nominal tunjangan rumah Rp78,8 juta per bulan termasuk pajak bagi pimpinan DPRD. Bagi anggota DPRD, tunjangan rumah per bulan Rp70,4 juta. Uang langsung ditransfer, bukan rembes atau reimburse.

Soal tunjangan rumah anggota DPR, bukankah hari ini (5/9/2025) sudah dinyatakan tamat? Ya, karena ada pekan lalu ada demonstrasi dan kericuhan di mana-mana, bahkan penjarahan rumah beberapa politisi, dengan korban jiwa. Kalau rakyat cuek, wakil rakyat akan semakin wekwek bebek jalan terus beriringan.

Para tuan itu bisa methangkring mbagusi mènthèl gembèlèngan karena dipilih rakyat. Apa pun partai mereka.

Apakah Anda kapok, sehingga nanti tak akan mencoblos pileg? Masih banyak orang yang mau ke TPS ikut pemilu, termaksud untuk pilkada dan pilpres. Dalam bahasa Jawa, inilah yang disebut kojur. Kita mencoblos, yang terpilih semprul yang lain. Kita tak ikut mencoblos, yang naik malah sontoloyo lama dan baru.

Demokrasi memang mahal. Seperti sekolah. Tetapi kita harus terus belajar dan rasanya tak kunjung naik kelas apalagi lulus dan diwisuda. Kalau kita menyerah, yang akan memimpin dan mengatur kita adalah para raja. Ada maharaja dan sekian raja kecil. Mau?

Sekali lagi: kojur. Tunjang menunjang menjadi satu itulah Endonesah. Dalam bahasa Jawa, tunjang bisa berarti tabrak dan tubruk.