Daripada kasih makan gratis, lebih baik membebaskan koruptor

Di republik dagelan ini selalu ada hal yang mengasah sisi spiritual warga: daripada jengkel manaikkan tensi, lihatlah sisi lucu pemerintah. Soal pembebasan napi, termasuk koruptor, misalnya, karena alasan efisiensi. Tepatnya: menghemat Rp639,11 miliar biaya makan napi. Angka itu di peroleh dari membebaskan 372.295 napi dan 2.730 anak binaan di lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia.

Tujuh delapan tahun silam saya pernah membuat infografik tentang perbandingan biaya makan per hari tahanan dan napi. Biaya paling mahal di KPK. Sayang infografik tersebut belum saya temukan.

Mengempani penghuni sel adalah tanggung jawab negara. Menyediakan penjara yang tak sesak juga tanggung jawab negara. Ayam piaraan saja kita jaga agar tak terlalu sesak dalam kandang apalagi manusia. Soal makanan di penjara, sila lihat Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan 1/2025.

Data harian jumlah tahanan dan napi bisa kita pantau dari laman SDP Ditjen Pemasyarakatan. Bahwa koruptor macam Setya Novanto ternyata bisa memilih menu dengan duit pribadi, ya gitu deh, namanya juga Indonesia. Ingat, koruptor harus tetap kita anggap makhluk. Kita harus merawat mereka selama dikandangkan.

Atas nama keadilan restoratif dan kapasitas bui maka tak setiap kasus pidana harus disertai kurungan. Tetapi kalau ada penangguhan penahanan koruptor, atau membiarkan terduga apalagi tersangka koruptor kabur ke luar negeri, apakah itu termasuk efisiensi?

Saya tak tahu bagaimana nasib 20-an pegawai Lapas Cipinang yang membantu koruptor Edy Tansil, yang dihukum hukuman 20 tahun, kabur pada 1996, lalu terbang ke luar negeri, dan sampai sekarang tak ditangkap. Semoga hukuman para pegawai penjara itu berupa pemecatan dan kurungan. Sungguh nista jika misalnya sampai hari ini mereka bisa cengengesan tanpa rasa bersalah.

Makan gratis itu hak tahanan dan napi, bergizi cetek ataukah mendingan, itu harapan. Makan gratis juga hak anak sekolah, pakai anggaran pemerintah. Ada yang berpendapat, lebih tepat sasaran jika biaya makan cuma-cuma itu diberikan langsung ke orangtua para siswa, terutama ibu.

Kaum ibu tahu bagaimana memasak yang layak sesuai ketersediaan dana. Si anak tinggal membawa bekal ke sekolah. Bahkan dengan bantuan tunai untuk dapur, seisi rumah bisa ikut memetik manfaat. Tetapi ide macam ini dianggap antibisnis jasa boga BMG. Memang semprul sontoloyo jika misalnya ada ortu menggunakan bantuan uang makan tadi untuk main judol.

Anak makan bergizi dijamin akan pintar. Tetapi bagaimana meningkatkan pendidikan, itu lain perkara. Lalu? Inilah contoh kawicaksanaan dan kecerdasan: anggaran pendidikan RAPBN 2026 naik, dari Rp724,3 triliun pada APBN 2025 menjadi Rp757,8 triliun. Namun hampir setengah dari anggaran pendidikan RAPBN 2026 (Rp335 triliun) dialokasikan untuk MBG.

Protes anak Papua Pegunungan di Wamena tempo hari, bahwa mereka butuh pendidikan, antara lain berupa beasiswa dan fasilitas, bukan makan gratis karena mama mereka bisa ambil makanan dari alam, diabaikan. Tentu, protes mereka tak layak kita anggap dagelan.

Urusan makan dan anggaran pendidikan ini memang membagongkan. Dari anggaran Rp757,8 triliun, yang
Rp150,1 triliun untuk pendidikan tinggi. Dari jumlah itu, yang Rp9,4 triliun untuk biaya operasional 201 PTN dan lembaga. Angka selanjutnya silakan Anda pelajari dari sumber lain. Termasuk anggaran pendidikan tinggi yang harus dialokasikan bagi kementerian dan lembaga, antara lain untuk pendidikan dan pelatihan pegawai untuk naik pangkat.

Selama ini, dari keseluruhan anggaran pendidikan, yang dipegang Kemendikdasmen hanya 4—5 persen. Padahal itu untuk pendidikan dasar dan menengah.

¬ Infografik Antara via Berita Kaltim