Setelah Rifat Alfatih kemudian Vadim. Mereka tewas terjerat kabel menjuntai. Padahal kabel apapun tidak dirancang untuk membunuh warga. Lalu para pihak yang mestinya bertanggung jawab berusaha menyelamatkan diri dengan menu tambahan saling menyalahkan.
Operator pemilik kabel menyalahkan pemkot atau pemprov tak menyediakan lorong saluran tunggal utilitas untuk aneka keperluan. Pemda berkelit hal itu sedang dalam proses penyiapan. Pengusaha mengumpat, kalau menunggu semuanya siap kapan kami memulai bisnis?
Pihak otoritas maupun operator pemilik kabel punya lagu tema yang sama: kalau tak ada aduan, apalagi kasus berujung maut, berarti semuanya baik-baik saja. Kemasan lagu sih indah: mengajak publik berpartisipasi dengan memantau. Padahal itu hanya dalih agar pekerjaan orang lapangan mereka menjadi ringan.
Para kepala daerah di mana pun juga punya lagu favorit: jangan hanya menyalahkan saya, karena ini hasil pejabat sebelumnya, tapi saya akan membenahi ternyata jabatan tak diperpanjang karena undang-undang, atau maju lagi di pilkada namun kalah, atau saya dicopot karena melanggar pidana, celakanya pengganti saya tidak dapat melanjutkan pekerjaan.
Kabel yang di udara, dan pasti setiap hari terlihat siapa pun yang lewat, saja dibiarkan semrawut, apalagi kabel dan pipa di bawah tanah.
Maka bertanyalah kepada setiap anggota DPRD di mana pun, apapun partai mereka, kenapa mereka tak pernah memikirkan soal utilitas, berupa kabel telekomunikasi, pipa air, sampai pipa gas.
Pasti jawabannya, “Siapa bilang kami nggak mikirin?”
Malah ketika penanya menyoal kenapa DPRD tak memuja pemda mencontoh perumahan bagus yang utilitas publiknya rapi, jawabannya aneh, “Itu kan swasta. Kalo sampean punya duit ya pindah aja ke sana. Saya juga pengin.”
Eh, kalau Anda dijawab begitu jangan membayangkan kabel yang ada setrumnya ya.