Srimulat dalam Peristiwa 27 Juli 1996

Hari ini adalah 27 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli), yakni penyerbuan oleh massa pendukung pengurus lama, didukung polisi dan militer, terhadap kantor PDI, Jakarta, yang dipertahankan pendukung ketum pilihan kongres Megawati Soekarnoputri. Cerita seputar Kudatuli bertebaran, silakan Anda telusuri.

Saya tak akan mengulangi cerita itu. Meskipun saya menampilkan buku Peristiwa 27 Juli¹), tulisan ini bukanlah resensi buku lawas. Memang ada yang paginanya saya foto karena isinya lucu, merupakan laporan dari persidangan di PN Jakpus. Silakan menyimak teks dalam foto. Ada kalanya sidang menjadi dagelan sehingga hakim mengingatkan, “Ini bukan panggung Srimulat.”

Saya di sini berbagi cerita dari perspektif saya. Supaya simpel saya jadikan butir-butir kisah. Mega, sebagai ketum partai yang tak disetujui rezim, saat itu berusia 49. Banyak wartawan menyebutnya Mbak Mega.

• Hawa yang saya rasakan saat itu, siapa pun yang melawan Soeharto harus didukung
• Saat pendukung Mega menduduki kantor PDI (belum ada PDIP), masyarakat mendukung, antara lain dengan makanan dan sumbangan yang dijaring dari banyak kalangan
• Wartawan ikut piket jaga, begadang, supaya tak ketinggalan peristiwa, apalagi ketika gelagat penyerbuan oleh kubu Surjadi mulai terasa
• Saat itu ponsel belum meluas sehingga pertukaran info tak begitu cepat lancar, reporter yang piket harus memanfaatkan telepon umum
• Menjelang hingga setelah penyerbuan, info via radio paging disensor aparat keamanan
• Ketika penyerbuan terjadi pagi hari, teman saya Jodhi Yudono yang begadang di sana pun mengabari, namun pesan tak diteruskan oleh penyeranta kepada saya — saya mengonfirmasi ke operator Starko Motorolain Corp., dijawab informasi tidak boleh disiarkan
• Beberapa bulan sebelum terjadi Kudatuli, pihak militer mengimbau media menggunakan sebutan Megawati Taufik Kiemas, bukan Megawati Soekarnoputri

Pada masa Orde Baru (Orba) tak ada kebebasan. Tetapi kenapa buku ini bisa terbit awal 1997? Saya tak punya jawaban sahih, antara lain karena lupa mendapatkannya dari jalur jaringan kawan yang aktivis — saya bukan aktivis — ataukah toko buku. Kalau beli di toko, dalam tanda tangan saya biasanya saya sebut nama toko, bukan hanya tanggal (27/2/1997).

Misalnya dari toko, buku rangkuman catatan dari berita media dan opini sejumlah orang, termasuk wawancara dengan kubu Surjadi, ini nongol ketika Orba mulai membuat banyak orang makin tak nyaman dan sekaligus makin berani.

Tentu kesan subjektif saya ini layak gugat: makin berani bagaimana, bukankah pada 1997 mulai berlangsung penculikan? Maaf ingatan tanpa dukungan data memang meragukan.

Baiklah, lompat ke masa pasca-Kudatuli. Apakah saya kader PDI maupun PDIP? Tidak, eh belum. Meskipun saya pada 1996 mendesain kaus mendukung Mega untuk menjadi presiden, pada dua kali pilpres saya tak memilih dia. Namun saya pernah menulis, salah satu tokoh yang mengajak masyarakat berhenti menghujat Soeharto adalah Mega.

Lalu lebih enak mana Orba dan setelahnya? Lebih enak setelah Reformasi dengan catatan bukan berarti semua hal baik-baik saja. Kini, orang pun boleh bilang apa saja tentang presiden, misalnya Denny Indrayana yang menyebut Jokowi bertanggung jawab atas kasus hukum yang menimpa sejumlah tokoh partai. Di zaman Soeharto tidak bisa menyerang presiden.

KETELANJANGAN POLITIK JOKOWI HARUS DILAWAN!

Makin mendekati waktu Pilpres 2024, situasi politik kita makin menggelisahkan, tidak jarang memuakkan!

Ini suara hati saya, yang mungkin juga mewakili entah berapa banyak rakyat Indonesia. Saya akan menyuarakan dengan pilihan diksi… pic.twitter.com/4JCXlVYsU1

— Denny Indrayana (@dennyindrayana) July 26, 2023

¹) Aliansi Jurnalis Independen dan Institut Studi Arus Informasi (Jakarta, Januari 1997)