Abad lalu, pada awal bekerja di Jakarta saya heran kenapa pengasong dalam bus kota, selain menawarkan “permen pik” juga “rarokok, rarokok…” Aneh, dia bilang ora (tidak) (me)rokok kok menjual rokok. Ternyata rarokok ya rokok.
Akhir pekan ini ada beberapa berita seputar rokok. Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Makmur Marbun mengatakan, perlu peraturan daerah, bukan peraturan kepala daerah, untuk menetapkan kawasan tanpa rokok agar lebih kuat dalam sanksi (¬ Kompas.id).
Sedangkan siaran pers Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu menyatakan pihaknya sedang memantau pasar rokok untuk memastikan kecocokan harga jual rokok dengan banderol, sehingga nilai transaksi dapat dihitung (¬ Media Center). Maksudnya transaksi rokok legal.
Keluhan konsumen rokok bahwa harga rokok makin mahal berpengaruh terhadap perolehan cukai produk hasil tembakau. Salah satu sebab, kata Menkeu Sri Mulyani, turunnya pemesanan pita cukai bulan Desember 2022 yang dilunasi di Februari 2023. Selain itu juga perubahan produksi rokok yang cukainya lebih mahal (¬ Kontan).
Isu cukai, setelah ada kasus pidana Mario Dandy Satriyo, yang menyeret bapaknya, pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dalam urusan harta, sempat memunculkan wacana menolak bayar pajak.
K.H. Said Aqil Siradj disebut mengajak warga tak bayar pajak. Lalu Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso, mengklarifikasi peringatan keras tersebut bukanlah ajakan antipajak (¬ Antara).
“Kiai Said hanya mengingatkan kembali bahwa Ulama NU pernah berfatwa agar warga NU tidak membayar pajak. Waktu itu saat muncul masalah Gayus Tambunan,” kata Abi.
Urusan rokok bisa ke mana-mana. Dari sisi kesehatan tidak bagus. Tetapi pemerintah ingin membatasi perokok sambil menambah pendapatan. Kaum protembakau mengedepankan nasib petani tembakau, namun nyatanya Indonesia masih mengimpor tembakau karena hasil panen domestik belum dapat untuk memenuhi kebutuhan produksi (¬ CNBC Indonesia, 2022).
¬ Bukan posting berbayar maupun titipan dari kubu protembakau dan antitembakau serta pemerintah