Jangan sampai masyarakat terbelah karena politik identitas. Setiap pemeluk agama berhak membangun rumah ibadah.
↻ Lama baca < 1 menit ↬

Presiden Jokowi makan siang bersama para kepala daerah dengan nasi kotak itu tak penting. Terserah panitia dan presiden. Misalnya untuk pencitraan supaya dianggap sadar anggaran, setelah Desember lalu bikin pesta mantu besar-besaran, dan biar tampak merakyat, ya silakan.

Lebih penting dua hal ini. Pertama: memasuki tahun politik menuju Pemilihan 2024, termasuk pilpres, Jokowi meminta para kepala daerah menjaga situasi agar masyarakat tak menjadi korban politik identitas.

Kedua: konstitusi menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan melarang pembangunan rumah ibadah, misalnya oleh FKUB.

“Sesusah itukah orang yang akan beribadah?” tanya Jokowi tanpa menyinggung kasus spesifik, misalnya di Cilegon, Banten, kota tanpa gereja, yang wali kotanya tak berdaya.

Untuk soal kedua itu, kebebasan beragama, sebenarnya aneh jika presiden harus mengingatkan. Apalagi sampai menyebut konstitusi tak boleh dikalahkan hasil rapat. Tetapi jika presiden diam, malah lebih aneh lagi.

¬ Gambar praolah: BPMI Setpres

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *