Angkot bikin cekat-cekot

Saya kesal dengan Bogor yang di ruas jalan tertentu macetnya parah karena mobil angkot. Tapi saya kaget saat membaca foto berita (atau berita foto?) Kompas hari ini (Selasa, 2/11/2021). Mobil jadi penyet atas nama reduksi.*

Kenapa tak dibiarkan mati alami melalui regulasi? Izin trayek tak diperpanjang, yang tak memenuhi setiap dan semua syarat laik jalan ya dikandangkan.

Memang sih biaya sosial dan apalagi politik bisa mahal. Demo tiada habis. Terlalu banyak aktor yang berpentas atas nama keadilan dan ekonomi rakyat sambil mengabaikan hak setiap warga masyarakat terhadap transportasi yang beradab dan nyaman.

Kalau saya tak salah tafsir, Ahok semasa jadi gubernur DKI menempuh cara membunuh perlahan secara legal. Mungkin karena dia tipe petarung — suatu hal yang belum tentu tepat untuk urusan tertentu. Metromini dan lainnya yang tak laik jalan dikandangkan oleh Ahok. Bukan kebijakan populis sih.

Saya tak mendalami transportasi perkotaan dan perdesaan secara umum, namun saya punya catatan. Kalau salah, tolong Anda koreksi.

• Pada mulanya, 1970-an, angkot kecil nonbus diselenggarakan oleh warga, berpelat nomor hitam, karena pemerintah daerah tak menyediakan dan barangkali tak mencita-citakan
• Maka transportasi publik berarti sarana angkutan penumpang yang disediakan oleh publik, kebetulan mobil Jepang yang merakyat masuk, dimulai dari pikap Colt T120 yang diubah menjadi minibus, lalu disusul pikap lain yang lebih kecil dengan mengonversi menjadi mikrobus, secara manual, tanpa fully-pressed body — lalu muncul yang lebih besar: Isuzu Elf
• Contoh unik angkutan kota atas swadaya masyarakat adalah Colt Kampus, mulanya pikap berpelat hitam, di Yogyakarta, diprakarsai oleh Dewan Mahasiswa UGM pada masa Orba sebelum ada NKK/BKK
• Ketika jalur dan trayek mulai hidup barulah pemda menata, melalui koperasi, sebagian binaan organisasi onderbouw Golkar untuk menjaring gumpalan elektoral
• Contoh campur tangan Golkar misalnya angkot T10 CH Chandra Indah (Bekasi) – Cililitan (Jaktim), yang ditangani MKGR, salah satu pilar Golkar, bahkan rapat anggota Koperasi Wahana Kalpika pun pernah di markas Golkar, Slipi, Jakbar
• Senyampang institusionalisasi angkot dan angdes, para calo atau timer pun diwadahi dalam kelompok di bawah SBSI/SPSI binaan Golkar
• Dalam perjalanan waktu, pertumbuhan wilayah dan mobilitas warga diimbangi oleh pertumbuhan angkot dan angdes melalui koperasi, tapi yang tak transparan adalah lisensi dan regulasi
• Saya tak tahu berapa jumlah angkot di Bogor dan rasionya dengan jumlah warga yang membutuhkan, selain omongan orang bahwa “jumlahnya banyak” dan “siapa pun bisa dapat trayek” — tentu ini butuh data, tanpa data berarti hoaks
• Dalam hal populasi angkot dan angdes di mana pun, ada mobil baru dengan izin trayek baru dan ada mobil baru sebagai hasil peremajaan mobil lama dengan izin trayek lama — persoalannya seberapa banyak pertumbuhan mobil baru dengan izin baru?
• Seiring dengan pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan pembiayaan, pemilikan sepeda motor sejak awal reformasi terus menanjak, dan sepuluh tahun belakangan jumlah penumpang angkot di beberapa trayek pun turun
• Pertumbuhan motor adalah jawaban warga terhadap pertumbuhan generik kota berikut wilayah sekitar yang menopangnya dan sekaligus kegagapan pemda dalam menata ruang sekalian menyediakan transportasi publik
• Hal sama berlaku pada pertumbuhan pemilikan mobil untuk keperluan harian
• Masalah lintas wilayah administratif, misalnya kota dan kabupaten yang bertetangga, atau sebut saja isu aglomeratif, memang rumit karena dalam benak warga mobil angkutan umum maupun pribadi tinggal melintas

Memang, catatan ini menggampangkan masalah, tanpa dukungan data pula. Nah, jika Anda punya bekal lebih banyak silakan mengoreksi saya. Yang pasti tiada niat saya untuk bikin hoaks apalagi memfitnah siapa pun.

*) Ini kapsi fotonya:
Kendaraan angkutan kota atau angkot yang telah hancur saat pelaksanaan reduksi di halamanGOR Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (1/11/2021). Pemerintah Kota Bogor mulai melakukan program reduksi tiga angkot menjadi satu bus berkapasitas 35 penumpang dengan penataan 20 orang duduk dan 15 orang berdiri. Program konversi angkot kerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan ini ditargetkan mengganti 147 angkot dengan 49 bus pada November 2021. Pelaksanaan program akan membagi enam koridor rute perjalanan bus yang melayani masyarakat umum.