• Lama baca: 5 menit →

Obituarium Jakob Oetama

Jakob Oetama (27 September 1931 – 9 September 2020) kurang menyukai PHK kecuali karena si karyawan melakukan kesalahan tak terampuni. Misalnya orang percetakan menilap koran padahal sudah dapat jatah koran gratis. Seperti halnya bagi pendiri lain Kompas, P.K. Ojong (1920-1980), persoalannya bukan nilai eceran si kertas berita melainkan kecurangan dan kelicikan yang mengabaikan kepercayaan dan kerja bareng.

Siang itu, 2007, di ruang kerjanya, di Palmerah, Jakarta Pusat, sebelum ada Menara Kompas, kedua telapak tangan Pak Jakob tertangkup di depan dada, mendengarkan pengaduan belasan awak redaksi yang di-PHK karena majalahnya, yang saya pimpin, ditutup oleh manajemen.

Dia mendengarkan. Tak menyela sama sekali. Kadang mengangguk pelan. Setelah itu hening. Pak Jakob diam, matanya menatap langit-langit. Berkaca-kaca.

Saya tak menghitung suasana beku itu berapa menit, tapi rasanya lama sekali, tak kunjung mencair.

Saya tak pernah mendengar langsung Pak Jakob mengatakan tak menyukai PHK wartawan yang majalahnya ditutup. Tak pernah, karena secara pribadi memang tak mengenalnya sehingga tak pernah bersama. Jarak hierarkis terlalu jauh, dan rentang organisasi usaha yang dia pimpin amat lebar. Saya bukan awak redaksi Kompas.

Saya tak pernah mendengar Pak Jakob mengatakan itu. Namun beredar kepercayaan di kalangan karyawan bahwa Pak Jakob, untuk selanjutnya saya singkat JO, tak menyukai PHK karyawan yang medianya ditutup.

Kepercayaan itu mendorong teman-teman tak terima dipecat. Bukan soal angka pesangon, yang kata orang HRD mengutip orang Kanwil Kemenaker DKI Jakarta “bagus banget melebihi peraturan”, melainkan kenapa harus di-PHK — suatu hal yang kata banyak orang dalam belum pernah terjadi saat sebuah unit usaha ditutup, karena penyaluran karyawan ke unit lain selalu menjadi skema. Mereka berencana memperkarakan ke pengadilan.

Urusan sempat alot. Saya sebagai pemimpin redaksi yang sebetulnya tak di-PHK menjadi mediator. Akhirnya suatu malam, setelah siangnya saya menyampaikan kepada manajemen bahwa teman-teman takkan meneruskan ke pengadilan, saya dapat kabar: JO menambahkan pesangon tiga kali gaji pokok dari uang pribadinya.

Jika patriark Palmerah menyebut “you”

Umumnya orang menyebut namanya Pak Jakob. Atau JO, tapi bukan di depan dirinya — biasanya orang dalam, karyawan grup Kompas Gramedia (KG). JO adalah inisialnya dalam menulis di Kompas. Ketika awak redaksi belum bertambah, inisial wartawan lama di Palmerah, markas Kompas, cukup dua huruf.

Karena tak dekat dan bukan anak buah langsung, saya belum pernah menyaksikan JO marah. Namun saya pernah membuktikan kekesalannya saat saya mencegatnya di depan lift untuk menanya soal tabloid Monitor, 1990. Saya bukan mau kepo dan tak tahu diri, karena ini pekerjaan jurnalistik di majalah berita milik KG.

Sambil terus berjalan, JO yang saat itu sudah membiarkan rambut menutupi telinga, menghela napas, “Yah, you kan tahu sendiri kita sedang menghadapi masalah…”

JO bilang “kita” karena melihat saya memakai pening karyawan. Situasi saat itu sangat peka. Apalagi sebelumnya seorang reporter Tempo bisa masuk ke Palmerah menanya JO karena awak Tempo tersebut mengenakan ID card yang tak dia kembalikan setelah keluar dari Palmerah. Kompas juga menolak iklan terbit majalah Tempo berlaporan utama Monitor dan pemrednya, Arswendo Atmowiloto.

JO menyebut saya “you“. Dengan wajah masam. Itu artinya dia marah. Biasanya terhadap wartawan di KG, termasuk yang tak dia kenal, JO memanggil “bung”. Atau membahasakannya “mas” dan “mbak” di depan orang lain — suatu hal yang dulu menjadi tradisi Palmerah tanpa memandang etnisitas seseorang. Kalau sampai memanggil “you” berarti ada mendung lalu badai dalam hatinya.

JO dan rokok

Orang KG bersikap takzim terhadap JO. Meski JO tak mengenal saya, artinya tak tahu nama saya namun dari ID card dia tahu saya karyawannya, saat dalam lift atau bertemu di tempat lain dia bisa menyapa singkat, “Ya, Bung.” Standar. Tak istimewa. Karyawan lain yang tak dia kenal juga mengalami. Namun hal itu menunjukkan sang nakhoda bahtera tak selalu asyik dengan pikirannya sendiri.

JO yang beberapa kali saya dengar mengutip sejarawan Arnold Toynbee tentang koinsidensi, dan kemudian setelah penetrasi internet mengutip Thomas Friedman ihwal dunia yang datar, juga bisa membikin kagok dengan hal sepele. Suatu hari dalam pertemuan dadakan dengan awak majalah berita tempat saya bergabung, JO menatap saya, dan bikin saya kikuk, “Bisa minta rokoknya, Bung?”

Saya tak tahu apakah JO di masa mudanya merokok. Namun siang itu dia mengasap, sebagai social smoker, supaya suasana lebih cair. Saat itu, sekitar 1994, regulasi tembakau belum ketat, adab tembakau pun belum tertata, sehingga sudah biasa perokok abai hak orang lain yang tak doyan asap dan tetap merokok di ruang kerja maupun rapat. Namun Kompas untuk sekian lama tak memuat iklan rokok, sampai kemudian berubah ketika jenama rokok menjadi penaja aneka gelaran, sejak sepak bola sampai konser musik.

Masih soal rokok, ketika JO harus menjadi saksi dalam gugatan Tempo di PTUN karena dibredel pemerintah (bersama tabloid Detik dan majalah Editor; 1994), malam sebelumnya menurut cerita seorang redaktur Kompas yang kemudian jadi pemred, sang bapak tepekur duduk di pojokan ruang redaksi. Dia merokok.

Saat itu santer kabar bahwa Menteri Penerangan menekan JO, anggota Dewan Pers, agar tak bersaksi untuk Tempo. Tapi JO memilih beraksi dan menyatakan, “Dewan Pers tidak merekomendasikan pencabutan SIUPP.”

SIUPP adalah surat izin usaha penerbitan pers, nyawa bagi setiap penerbit media: penerbit sulit memperolehnya, pemerintah mudah mencabutnya.

Soal TV7 dan Cendana

Tentang sosok JO dalam dunia pers Indonesia sudah banyak cerita. Kritik terhadapnya, dan terhadap Kompas, tentu juga ada. Misalnya sikap hati-hati Kompas. Wartawan Rosihan Anwar — yang ketika akan saya foto bersama Mochtar Lubis, saat Rosihan ultah ke-70, mengajak JO dari kejauhan, “Kob, Jakob, ke sini, foto dulu” — menyebut gaya Kompas itu jurus kepiting. Hanya menyindir, lalu nyungsep ke dasar sungai. Bukan langsung ke atas permukaan untuk menjepit kaki penguasa.

Sebagian orang juga mengkritik kesediaan JO saat menandatangani kesepakatan dengan pemerintah untuk tak menyerang pribadi presiden dan keluarganya agar boleh terbit lagi setelah dibredel pada 1978.

Penyebab bredel: Kompas, dan media lain senasib, memberitakan penolakan kembali pencalonan Soeharto sebagai presiden. Ojong menolak minta maaf: “Jangan minta maaf, mati hari ini, nanti, atau tahun depan, sama saja.”

Akan tetapi JO bersedia minta maaf kepada penguasa agar boleh terbit lagi. JO katakan: “Mayat hanya bisa dikenang, tetapi tidak mungkin diajak berjuang. Perjuangan masih panjang dan membutuhkan sarana, di antaranya melalui media massa.” (→ Video di Kompas.id, 23/6/2020).

JO dalam keadaan nyaman dan santai bisa bercerita apa saja terhadap sekumpulan pemred majalah KG yang tak dia kenal secara pribadi. Sebelum KG bikin TV7 — pada 2001, dan logonya mengundang ledekan di luar: itu TV JO mirip TV 70, untuk merayakan ultah ke-70 — mereka sudah pernah berencana bikin stasiun TV di zaman Orde Baru. Namun Dirjen Radio dan Televisi Departemen Penerangan, menurut JO, membisikkan pesan dari Jalan Cendana, rumah Presiden Soeharto, sebaiknya mengajak salah satu konglomerat. JO urung bikin tipi, harus tahan diri. Di kemudian hari Transmedia, induk Trans TV, membeli 55 persen TV7.

Ihwal petuah JO yang saya ingat tiga hal. Pertama: media selalu punya alasan untuk hadir dan menugasi diri. Ada cita-cita dan nilai yang diperjuangkan.

Kedua: dalam mengkritik ingatlah “do no harm” terhadap pihak yang diarah. Jangan menyakiti. Jangan menimbulkan kerusakan.

Yang ketiga? Kata JO di depan para pemred majalah dalam sebuah pertemuan, “Majalah yang bagus adalah majalah yang laku.”

Selamat jalan, Pak. Foto Bapak, yang saya ambil tanpa izin dari khazanah Kompas, saya bingkai hitam karena meniru cara Kompas cetak setiap kali menulis obituarium seseorang.

Dimuat Lokadata.id, Rabu 9 September 2020

Pemilik BlogSalinanjakob oetama,kompas gramedia,Lokadata,ObituariumJakob Oetama (27 September 1931 – 9 September 2020) kurang menyukai PHK kecuali karena si karyawan melakukan kesalahan tak terampuni. Misalnya orang percetakan menilap koran padahal sudah dapat jatah koran gratis. Seperti halnya bagi pendiri lain Kompas, P.K. Ojong (1920-1980), persoalannya bukan nilai eceran si kertas berita melainkan kecurangan...Suatu atau sebuah blog?