—
Pekan lalu seorang pengendara sepeda motor masuk ke trotoar yang merupakan lajur pedestrian. Ketika ditegur seorang perempuan pejalan kaki, pria tersebut mengatakan, “Saya ini anggota.”
Lalu ujung-ujungnya setelah videonya viral, anggota palsu tersebut meminta maaf melalui video. Meminta maaf kepada siapa? Yang pertama, dan hanya itu yang terlihat serta terdengar, dia bukan meminta maaf kepada sesama orang sipil melainkan kepada TNI.
Ini serupa ucapan para pelaku penyiraman air keras yang mencacatkan Andri Yunus dalam sidang, yang pertama mereka sebut dalam permintaan maaf adalah atasan dan korps. Bukan kepada korban.
“Saya ini anggota” adalah sebuah pesan implisit bahwa si penyebut memiliki privilese, karena hanya dengan satu kata, yakni “anggota”, berarti dia bagian dari korps militer.
Saya termasuk kudet. Tahun 2001 ketika seorang kawan bercerita digertak seseorang yang menyebut diri “Saya ini anggota”, saya pun bingung dan bertanya, “Maksudnya?”
Kawan itu menjawab, “Ya tentara!”
Saya menanggapi, “Kenapa kamu nggak bilang anggota juga, tapi anggota koperasi?”
Untuk hari ini, jawaban berupa penyebutan diri seorang pegawai koperasi sebagai anggota malah bisa dihubungkan dengan militer. Tetapi saya tak berani mendaku bahwa saya dulu visioner, weruh sakdurungé winarah maupun sakdurungé pinarak.
Saya tahu bahwa korps militer punya induk koperasi dan pusat koperasi. Demikian pula Polri. Namun saya tak pernah menghubungkan koperasi dengan dunia militer. Bukan karena saya memang pernah menjadi anggota koperasi di kantor — dengan manfaat membeli roti tawar enak murah, sirop Tjampolay, dan buku saku komik Donal Bebek di toko, serta simpan pinjam uang dan cuci cetak foto berwarna — tetapi karena setahu saya koperasi tak ada hubungannya dengan ketentaraan.
Ketentaraan. Dari kata tentara. Artinya korps, sebuah kolektivitas, isinya lebih dari seorang. Namun dalam bahasa sehari-hari, tentara bisa berarti prajurit atau anggota tentara. Ini memang masalah semantik yang hidup dalam keseharian masyarakat. Dia jadi DPR. Bapaknya RT. Kakaknya satpam.
DPR dan anggota DPR itu berbeda. RT dan ketua RT itu berlainan. Satpam dan anggota satpam itu tak sama karena satuan pengaman adalah korps, sehingga saya sering menulis satpamwan. Bahasa Indonesia tak punya padanan untuk policeman menjadi polisiwan karena ada kepolisian dan polisi. Pol dalam Polri adalah kepolisian. Polisi berarti anggota kepolisian.
Prajurit? Itu sebutan umum untuk anggota tentara, dari yang terendah sampai bintang lima atau bintang tujuh kalau ada. Namun L.B. Moerdani (1932–2004) saat berpidato dalam peluncuran buku biografi Benny Moerdani: Profil Prajurit Negarawan (Julius Pour, 1993), yang digelar oleh CSIS dan grup usaha Pakarti Yoga, di Jakarta, setelah bergurau menyebut penulis sebagai poor Julius, bercanda dengan ekspresi datar bahwa dirinya tak terima disebut prajurit, “Karena saya ini jenderal.”
Padanan private dalam angkatan darat Barat menurut TNI AD adalah prajurit dua (prada) dan prajurit satu (pratu) dari golongan tamtama. Namun jika menyangkut kebanggaan profesi dan korps, sampai jenderal purnawirawan pun menyebut diri prajurit. Dalam kata prajurit ada etos dan standar nilai-nilai kesatria.
Adapun sebutan soldier (tanpa of fortune) bisa berarti anggota AD secara umum, tetapi tak diindonesiakan sebagai serdadu (dari bahasa Portugis soldado; dalam bahasa Jawa menjadi saradhadhu), dan bisa juga sapaan seorang bintara, tetapi bukan Sgt. Pepper, dan yang lebih tinggi terhadap tamtama.
Hanya wartawan atau host perbincangan pencari masalah bagi diri sendiri yang menanya anggota militer, “Dalam karier Anda sebagai serdadu, apakah yang Anda banggakan?” Dari tamtama sampai perwira tinggi akan tersinggung. Kata prajurit lebih gagah. Lekat dengan kasta kesatria.
Tuturan saya memang melenceng. Intinya, seperti yang berlaku pada banyak profesi, ada kebanggaan. Tetapi penyebutan diri “saya komika”, apalagi “saya bloger”, takkan menguarkan perbawa jika dibandingkan “saya anggota”.
Maka merujuk judul pos ini, mengapa sampai ada orang sipil berlagak serdadu? Karena soal perbawa dan privilese. Kenapa sampai timbul kesan macam itu? Sosiolog dapat menjelaskan.
Saya hanya bisa menduga karena sejak merdeka warga Indonesia kadung melihat militer bisa menang-menangan, apalagi selama Orde Baru. Tidak ikut pemilu tetapi punya kursi di DPR. Di Golkar, sebagai ruler’s party bukan ruling party, pilar A adalah ABRI. Dua yang lain adalah B (birokrasi) dan G (Golkar: kelompok fungsional dan Kino).
Sipil tahu diri karena meskipun militer tak punya kewenangan yudisial bisa melakukan apa pun atas nama stabilitas. Mereka juga dapat perlakuan khusus. Saat saya masih SMA, seorang dandim menunjukkan kepada saya segepok karcis gratis dari bioskop.
Lalu apa masalahnya dengan militer bisa menang-menangan? Inilah kekurangan saya, saya tak punya perbandingan apakah di Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, Skandinavia, Australia, juga Singapura, serdadu boleh mentang-mentang, umpak-umpakan. Memang sih di sana tak ada gambar Semar dengan tulisan ꦲꦗ ꦢꦸꦩꦺꦃ (aja dumèh).
