Karut-marut dapur MBG, ada yang menolak prei dan tidak

Soal MBG tiada bersudah karena sejak awal dibiarkan berlarut. Kajian Celios, jauh hari sebelum program tambun dan rakus anggaran ini bebas menggelinding, diabaikan.

Kasus terbaru ada pro-kontra kalangan dapur MBG. Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menolak penghentian MBG selama libur. Di sisi lain Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) setuju, sekalian untuk evaluasi, dengan tambahan serangan terhadap kemunculan dapur-dapur baru yang menyalahi prosedur.

Gapembi berdalih dalam perjanjian tak ada klausul penghentian. Saya bukan ahli hukum namun heran mengapa BGN tak memasukkan klausul jika di kemudian hari anu anu anu dan seterusnya? Bukankah setiap badan pemerintah punya tim legal?

Posisi pemerintah itu kuat, apalagi BGN dan MBG menjadi anak emas, jadi mestinya lebih berpeluang membuat perjanjian yang menekan mitra agar duit rakyat digunakan secara sangkil lagi mangkus.

Kalau saja BGN seperti cewek terhadap cowok (atau sebaliknya), “Mauku gini, kalo kamu mau ya syukur, kalo nggak mau ya kebangetan!”