Menarik, ada anggota DPR peduli nasib perbukuan di Indonesia. Namanya Willy Aditia, dari Nasdem. Dia ketua Komisi XIII, dan dia pula yang mengusulkan revisi UU Sistem Perbukuan Nasional.
Menanggapi laporan serial investigatif Kompas dalam edisi dua hari, 18-19 Mei lalu, dia menulis di Kompas (31/5/2026, “Buku dan Logika ‘Kemewahannya’“), dengan menyodorkan lima agenda:
- Negara harus menyubsidi pengetahuan
- Buku tak diperlakukan sebagai barang dagangan biasa
- Perbaikan ekosistem dari hulu hingga hilir, termasuk subsidi kertas hingga pajak buku kalau perlu nol persen, serta perlindungan hak penulis
- Distribusi buku yang adil, “Anak yang tinggal di Menteng di pusat Jakarta dan anak yang berada di pulau terluar harus punya hak yang sama dalam hal mengakses dan menerima buku-buku bermutu”
- Negara harus membangun kebudayaan berpikir dan tradisi literasi
Willy (47) dulu aktivis pers mahasiswa, sejak remaja suka membaca buku. Baginya, buku bajakan laku karena harga resmi buku asli mahal bagi kebanyakan orang.
Maka dia menulis, “Jika buku terlalu mahal, rakyat kecil akan kesulitan membeli, penulis hidup susah, penerbit kecil berguguran, toko buku tumbang, akhirnya ruang pengetahuan dikuasai algoritma media sosial yang serba cepat dan dangkal.”
Lalu dia simpulkan, “Masalahnya bukan di TikTok, Instagram, atau berbagai aplikasi yang ada dalam teknologi gawai yang kini setiap orang genggam. Masalahnya adalah ketika bangsa ini kehilangan rasa ingin tahu dan tradisi membaca yang mendalam. Dan, hal ini disebabkan karena negara terlalu sibuk menjadi juri, tetapi belum cukup hadir sebagai fasilitator.”
Bagi saya sekarang, buku terasa mahal. Media berita berbayar juga mahal. Media non-berita, semisal Historia, juga terasa mahal. Di sisi lain, media sosial dan layanan akal imitasi memberikan ringkasan. Terlepas dari tepat atau meleset, warganet setidaknya beroleh secuil kulit masalah tanpa harus membaca teks panjang, cukup melalui video pendek.
Kesan saya, pembajak buku bisa berkilah seperti produsen kaset musik yang sampai akhir 1980-an membajak rekaman luar negeri atas restu negara: tanpa kaset bajakan, apresiasi musikal masyarakat tak berkembang. Bedanya, perusahaan pembajak lagu asing dulu membayar pajak, dan konsumennya membayar PPN yang disahkan oleh stiker mirip cukai.
Hal serupa berulang pada masa jaya CD MP3 berisi ratusan lagu dalam sekeping cakram, serta VCD dan DVD bajakan — namun mereka tak bayar pajak apalagi royalti. Bahwa produsen legal dan kreator musik serta film dirugikan, ah anggap saja mereka menyumbang masyarakat.
Malah ada yang berpendapat, tanpa karya bajakan maupun pementasan lagu sonder bayar, sebuah lagu takkan terkenal. Bahwa pencipta lagu tak mendapatkan hak ekonomi, anggap saja sebagai amal. Pencipta harus bangga lagunya terkenal; bahwa sang komposer tak dikenal, kalah tenar dari penyanyi, itulah hukum dunia hiburan dan pertunjukan.
Pembajak buku juga berpendapat, tanpa produk bajakan yang murah maka sebuah karya takkan dibaca banyak orang. Tanpa buku fotokopian, sebelum era AI, banyak mahasiswa tak dapat menulis makalah dan skripsi.
Eh, tetapi nanti dulu. Memfotokopi buku memang membajak tetapi untuk dipakai sendiri, bahkan rak buku dosen pun ada yang disesaki fotokopian dari buku luar negeri. Sedangkan pembajak buku bermotif komersial memang cari untung, tak perlu membayar honorarium dan royalti penulis, tidak membayar pajak UMKM, dan tak hirau peluang keuntungan penerbit yang telah mereka rampok. Kilah menyebalkan: masyarakat butuh buku murah.
Investigasi Kompas mengingatkan saya pada laporan tahun 2025, tentang pemalsuan sneakers, redaksi sampai menyewa tim pembedah sepatu. Para pemalsu ogah bikin merek sendiri. Tak peduli HAKI. Tidak bayar pajak. Alasan pemalsu: melayani konsumen yang ingin bergaya dengan sepatu bermerek tetapi yang harganya murah.
Memang rumit urusan pembajakan buku. Saya tak tahu perbandingan yang lebih laku, antara buku asli #Reset Indonesia: Gagasan tentang Indonesia Baru (Farid Gaban et al., 2025) garapan sebagian tim film Pesta Babi, dalam sekian versi harga, dan yang versi bajakan. Untuk memperoleh versi Edisi Hemat, cetakan ketiga, saya harus inden sebulan lebih, Januari lalu.
—
Kemarin di Kompas saya lihat iklan buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring cetakan ke-100. Buku ini terbit pertama tahun 2018, bajakannya mudah didapatkan di lokapasar.
Pokok kerumitan di mana? Penegakan hukum. Ini memang masalah Indonesia, dan di sisi lain buku tak dianggap penting oleh pemerintah. Bahkan bagi sebagian orang, buku lebih mewah daripada mengudap di resto mahal, kalau untuk pamer terasa lebih snobbish, sok terpelajar.
Presiden kita sejak kecil suka baca. Perpustakaan pribadinya kaya. Mungkin, eh semoga, wapresnya juga. Salah satu menteri, petinggi partai, memiliki gedung perpustakaan atas nama dirinya.
Memang sih, banyak baca belum tentu bisa berpikir genah. Demikian pula anggota DPR dan DPRD yang perpustakaan pribadinya pasti lengkap karena selain bergaji besar, gelar akademis mereka pun dobel. Namun pemimpin yang menyukai buku mestinya memikirkan nasib dunia penerbitan buku.
Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Arys Hilman Nugraha kepada Kompas (21/5/2026) mengatakan:
“Pembajakan masih menjadi isu besar di Indonesia. Seharusnya kita sudah lepas dari persoalan itu, sementara negara-negara lain menganggap isu pembajakan sudah selesai. Ada kelemahan dalam undang-undang hak cipta kita.”
Arys juga menyoroti Perpustakaan Nasional yang anggarannya cupet: tahun 2026 Rp378 miliar, padahal tahun 2025 dari Rp721,7 miliar. Artinya dipangkas 47,6 persen. Kita ingat, di media sosial beberapa bulan lalu muncul keluhan bahwa Perpusnas daring (iPusnas) sering error.
¬ © Hak cipta semua infografik: Kompas
