Masalah lampu jalan dan kabel

Tak ada yang baru. Semua orang tahu. Kabel listrik dan telepon serta internet di kompleks perumahan bagus itu berbeda dari perumahan lama berupa kompleks maupun kantong permukiman lama. Lihatlah foto tiang lampu jalan di bagian atas laman ini.

Kompleks bagus dibangun dengan modal besar, rumah dijual lebih mahal karena fisik bangunan dan kualitas lingkungan — termasuk drainase yang genah. Artinya infrastruktur, termasuk jalur pipa air dan gas, dibangun sejak awal sebelum rumah jadi. Tak ada yang tumbuh organik.

Wali kota dan bupati berhak berkilah bahwa keporak-porandaan terbentuk sebelum mereka menjabat. Kalau dalam satu periode jabatan harus memberesi semua, anggarannya tak cukup — apalagi kalau baru setahun di kursi sudah dicokok KPK, apakah penggantinya bisa meneruskan? Masalahnya adalah kemauan memperbaiki diri keadaan, bukan meneruskan kesemrawutan.

Di kompleks saya, yang dibangun medio 1980-an, menurut penghuni mula-mula dahulu kala listrik pun belum masuk. Telepon kabel baru masuk 1994. Air PDAM dan pipa gas, hingga kini belum ada kabar burung akan dipasang. Aneka kabel, untuk listrik, telepon, dan aneka ISP, dibiarkan centang perenang.

Seseorang yang rasional, tetapi mengesalkan, pernah menasihati saya, “Kalo kamu pengin tinggal di lingkungan yang sesuai teori ini itu, harus punya duit. Soal dari mana sumbernya, itu masalah lain.” Namun hingga kini dia masih tinggal di lingkungan yang lebih buruk dari saya, hanya saja rumah dia paling mentereng.

Untuk kompleks teman saya yang lain, bagus dan mahal, dan saya potret, lampu jalan diposisikan dengan tepat: tiang di pinggir, tetapi lampu di atas as jalan. Sisi kanan maupun kiri jalan beroleh penerangan yang sama.

Simpel? Tidak bagi pemkot di mana pun. Buktinya banyak titik lampu PJU yang di pinggir jalan, hanya sedikit berjarak dari tiang, dan… sering tertutup dedaunan pohon. Simpel dalam asumsi kita itu rumit bagi birokrat, bahkan saat seseorang mencalonkan diri dalam pilkada pun tak dia pikirkan. Terlalu berat.

Soal lampu PJU yang menjadi tanggung jawab pemkot, juga pemkab, saya berasumsi dengan konstruksi yang kuat maka lampu tetap di pinggir jalan, terpancang di ruang milik jalan (rumija), yang dibatasi oleh garis sempadan jalan (GSJ), namun lengan lampu sampai di atas as jalan.

Berapa ketinggian lampu, tentu sesuai kelas jalan. Katakanlah truk kontainer boleh masuk, dengan izin, maka ketinggian lampu di atas itu. Kalau truk besar pengangkut alat pabrik maupun alat proyek besar bagaimana? Orang pemkot tahu caranya. Ada pedoman teknis dan hukum.

Adapun untuk PJU dengan jalan yang memiliki trotoar, atau lajur pedestrian lainnya, pasanglah PJU dengan tiang rendah, kira-kira hampir tiga meter. Lebih sip dengan tenaga surya.

Akan tetapi saya pernah mendengar kekhawatiran sejumlah pihak, dalam kesempatan berbeda, bahwa tiang PJU rendah itu lampunya rawan colong. Walah.

Saya juga pernah mendengar ujaran bijak, “Selama negara nggak mampu mengurusi orang miskin dan kelaparan, padahal diamanatkan oleh konstitusi, maka masih ada orang nyolong lampu jalan dan besi tutup got.”

Jika benar, ini bukan soal kejahatan cemen. Ada masalah struktural di balik itu. Semua anggota DPR, kabinet, dan presiden, pasti paham.

Kalau mereka tak paham? Jangan menghina. Mereka orang pintar. Mereka tahu Indonesia ini negeri kaya. Tahun 1945 nanti kita bermimpi merayakan Seabad Indonesia.