Rakyat kerja sampingan tetap ngos-ngosan, lalu parpol ngapain?

Gaji yang diterima tidak cukup, keok berhadapan dengan biaya hidup. Maka solusinya adalah kerja sampingan. Laporan Kompas (Rabu–Kamis, 4–5 Maret 2026) selama dua hari membenarkan apa yang kita lihat, dengar, bahkan alami, bukan tidak mungkin ada dalam keluarga kita.

Koran itu melaporkan, “Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan, dalam 15 tahun terakhir jumlah pekerja sampingan meroket 69 persen. Pada 2010 sebanyak 12,4 juta orang, sedangkan pada 2025 sebanyak 21,1 juta orang.”

Lalu, “Angka kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk bekerja, yaitu 34 persen dari 109 juta orang (2010) menjadi 146,5 juta orang (2025). Artinya, pertumbuhan pekerja yang mencari penghasilan tambahan dua kali lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah tenaga kerja secara umum.”

Dalam laporan lain disebutkan, “Selama 15 tahun terakhir, jumlah kelas menengah Indonesia yang overwork atau bekerja lebih dari 49 jam per minggu meningkat 2,5 kali lipat….”

Angka 49 jam itu melebihi standar waktu kerja menurut UU Cipta Kerja yang 40 jam seminggu, dibagi dalam dua pola: 8 jam sehari untuk 5 hari kerja atau 7 jam sehari untuk 6 hari kerja.

Peta tenaga kerja profesional hari ini:

• Jumlah pekerja calon kelas menengah melonjak 241,7 persen, dari 1,62 juta pada tahun 2010 dan tahun 2025 menjadi 5,52 juta pekerja.
• Adapun pekerja kelas menengah, dari 4,21 juta pekerja pada 2010 naik 97,4 persen menjadi 8,32 juta pada 2025.

Eh, apa itu calon kelas menengah? Inilah kelompok aspiring middle class; menurut Bank Dunia dan BPS, mereka adalah individu dengan pengeluaran per kapita per bulan sekitar Rp532 ribu – Rp1,2 juta (atau mendekati Rp2 juta menurut beberapa analisis terbaru).

Sedangkan kelas menengah adalah orang dengan pengeluaran per kapita
Rp2.132.060 – Rp10.355.720 per bulan. Rentang ini setara 3,5 hingga 17 kali lipat garis kemiskinan nasional. Secara finansial mereka relatif aman, bisa berinvestasi, pola konsumsi bukan cuma sekadar agar bisa bertahan hidup.

Tetapi itu di atas kertas. Nyatanya kedua kelompok ini sekarang banyak yang ngos-ngosan, menjalani overwork. Gaji dan kebutuhan, mestinya lebih besar mana? Coba bandingkan dengan negeri sekitar:

• Rata-rata gaji warga di Filipina dapat memenuhi 88 persen biaya hidup
• Di Thailand 95 persen
• Vietnam 104 persen
• Malaysia 189 persen
• Singapura 374 persen.

Di Vietnam, rata-rata gajinya Rp7,6 juta per bulan, biaya hidup bulanannya Rp7,3 juta. Di Malaysia, rerata gaji Rp17,6 juta per bulan, biaya hidup Rp9,3 juta per bulan. Adapun biaya hidup bulanan di Singapura mencapai Rp19,6 juta, tetapi rata-rata gajinya Rp 73,6 juta.

Indonesia? Rerata gaji pekerja Rp5,4 juta per bulan, biaya hidupnya Rp7,3 juta per bulan. Artinya, gaji tersebut hanya cukup memenuhi 75 persen biaya hidup.

Orang bilang jangan suka sambat. Mungkin benar jika rakyat melihat pemerintah bekerja pol. Lebih penting lagi, lalu apa yang ada dalam pikiran politikus di DPR ketika menghadapi masalah ekonomi kelas menengah, padahal kelas di bawahnya lebih terseok-seok? Ada yang bilang, kesejahteraan poli-tikus itu bagus, lagi pula sebagian besar dari partai pro-pemerintah.

Sedangkan partai yang di atas kertas bukan bagian dari pemerintah tetap merasa sebagai mitra kritis yang lunak. Dalam Pemilu 2024 jadi juara, tapi perolehan partai di parlemen cuma 110 kursi, padahal koalisi lawan 470 kursi.

Ketika di luar parlemen mereka menelanjangi skandal Rp223 triliun anggaran pendidikan memang untuk MBG, bukan hasil efisiensi, ya tetap dicuekin. Rakyat juga bilang, “Halah itu masalah dari kemarin, Bung!”