Lihatlah pengumuman dari Kementerian HAM di Kompas (Sabtu, 31/1/2026) ini. Ringkas, hemat kata, dan tak menyita ruang pemuatan. Artinya sebagai iklan display ongkosnya lebih murah. Saya tak tahu apakah untuk pemerintah, yang beriklan secara langsung, tanpa perantaraan agensi iklan maupun agensi media buying, ada tarif khusus. Apalagi jika melibatkan ekslamasi, atau tanda pentung, dobel.
Koran memang kian surut, pembacanya terus menyedikit, namun kementerian, lembaga, dan badan pemerintah masih beriklan di koran, terutama untuk pengumuman. Kantor pengacara juga melakukan hal sama untuk kliennya saat bersengketa hukum.
Dari pemerintah, pengumuman paling sering adalah tender dan rekrutmen ASN. Ada yang desainnya sederhana, ada yang bergaya, disertai gambar, misalnya rekrutmen personel dari TNI. Ya, seperti gambar pengumuman militer dan polisi di media sosial. Abad lalu saya melihat iklan rekrutmen polisi di koran Singapura, The Strait Times, sehalaman penuh, dengan menyebutkan gaji awal.
Nah, pengumuman dari KemenHAM ini sadar lanskap daring sehingga memasang kode QR selain tautan ke sebuah laman web. Pembaca yang memang berkepentingan dipersilakan membuka laman web. Saat anggaran cekak, cara ini sungguh cergas. Tetapi anggaran komunikasi pemerintah melalui pendengung bayaran, termasuk agensinya, lebih mahal daripada iklan di koran. Lebih efektif sih.
