Saya menahan tawa saat membaca judul berita di halaman depan Kompas hari ini (Rabu, 3/9/2025), karena terburu salah duga: siapakah gerangan pejabat, rendah maupun tinggi, yang mabuk keluak sekalian mendam gadung dicampuri kecubung, sambil menghirup uap lem Aica Aibon, sehingga meracau mengucapkan hal itu.
Oh, ternyata itu kumpulan kasus di luar negeri tentang pejabat yang menjadi penjahat negara karena ternyata korup, menerapkan nepotisme pula. Ada juga soal kepala negara yang tidak cakap. Semuanya membuat rakyat marah dan kecewa.
Apa yang ditulis Kompas bukan hal baru. Hanya merangkum sejumlah kasus. Warganet juga bisa melakukan, berupa teks, komik, infografik, maupun video. Dari sisi peristiwa tidak aktual. Namun dari sisi latar Indonesia saat ini sangat kontekstual.
Konten tersebut ternyata sudah terbit di web dan aplikasi kemarin (Selasa, 2/9/2025) dengan tajuk “Sejumlah Negara Tak Beri Ampun Politisi Korup dan Tak Kompeten“.
Intro setelah judul:
“Unjuk rasa hanya salah satu cara menghukum politisi korup dan tak kompeten. Warga dan pemilih banyak negara melakukan itu.”
Bagi pejabat yang sensitif terhadap kritik — dalam arti sungutnya langsung menegak dan hatinya berubah menjadi tungku barbeku, namun benaknya membeku — intro artikel macam itu sungguh insinuatif.
Pejabat macam itu, sipil maupun militer, adalah pendukung Orde Baru yang terbawa kapsul waktu, dan terdampar ke masa depan, yakni hari kita sekarang.
Inilah sebagian kasus yang di contoh kan oleh Kompas:
- Bekas Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang korup, nepotis, dan bikin darurat militer, dimakzulkan April lalu; istrinya, Kim Keon Hee, juga sedang ditahan dan didakwa atas serangkaian korupsi dan nepotisme
- Sebelumnya, 2017, Presiden Park Geun-hye dimakzulkan karena korup dan menyalahgunakan kekuasaan
- Pada 2016, PM Eslandia Sigmundur Gunnlaugsson mengundurkan diri karena tersangkut skandal Panama Papers
- Pada 2023, PM Srilanka Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri melalui surat yang dikirim dari luar negeri karena dia kabur setelah negerinya ricuh
- Pada 2015, Presiden Brasil Dilma Rousseff, seorang ekonom, dilengserkan karena melanggar undang-undang anggaran
- Mei 2025, PM Serbia Milos Vucevic mengundurkan diri karena kasus korupsi yang marak dalam proyek infrastruktur
Yang tak disebut spesifik dalam artikel itu adalah Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Taku Eto, yang mengundurkan diri Mei lalu. Saat harga beras menjadi isu nasional dia bilang tak pernah beli beras. Para pendukungnyalah yang mengirim beras untuknya. Maka rakyat Jepang pun marah.
Bagaimana di Indonesia? Lihat saja kasus Pati, Jateng, bupati yang merasa adipati, yakni Sudewo, ogah undur diri padahal rakyat menolaknya, dengan demonstrasi besar dan serangkaian aksi, termasuk beramai-ramai mengirimkan surat ke KPK via pos, dan yang terakhir rombongan 350 orang naik enam bus dari Pati ke KPK Jakarta berdemonstrasi.
Di negeri dagelan ini, pejabat hanya mau mengundurkan diri setelah diminta atasannya. Ada juga yang atas inisiatif pribadi mundur karena dicerca masyarakat, misalnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi gara-gara ucapannya soal teror kepala babi. Namun ketika Bowo meminta dia kembali ke posnya, dia manut.
Kasus terbaru adalah lima anggota DPR yang membuat rakyat marah. Hanya setelah ketua partai menonaktifkan mereka — bukan me-recall — maka para politikus lain menerimanya sebagai sanksi yang cukup. Para politisi bermasalah itu tak berani mengundurkan diri. Sungguh petugas partai yang layak kita catat integritasnya.
Eh, lantas bagaimana dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo? Saya tak tahu apakah video reversi nan naif tentang pejabat, juga yang dikonversi ke animasi GIF, sudah dianggap basi, tidak lucu lagi. Sekarang musim video hasil AI.
