Niat melarang minimarket di desa

Di area saya ada warung dan Alfamart jejer. Pernah saya poskan pada 2020, namun fotonya nyungsep, sehingga tadi sore saya memotret ulang.

Siapa yang lebih dahulu hadir di situ? Alfamart, sekitar 20 tahun silam. Adapun warung menyusul sekira sepuluh tahun lalu, pindah dari kampung atas. Warung itu juga menjual Aqua galon. Harga rokok di warung ada yang lebih murah daripada sebelah.

Kelak jika pemerintah melarang minimarket di desa, demi memuluskan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), apakah Alfamart dalam foto di atas akan tutup? Mestinya tidak. Alfamart dan Indomaret ada di lebih dari satu kelurahan, di Kecamatan Pondokmelati, Kobek, Jabar. Bukan desa.

Namanya juga ocehan populis pejabat. Yang penting tampak pro-rakyat. Lalu Menkop Ferry Juliantono menambahkan keterangan susulan, dirinya paham bahwa pembatasan itu kewenangan pemda. Kemudian ada tambahan ingin membuat minimarket dan KDMP bisa bekerja sama.

Adapun Mendes PDT ingin agar setelah KDMP berjalan, Alfamart dan Indomaret dilarang. Artinya, dalam tafsiran saya, jika jaringan ritel modern urban dianggap sangat monopolistik, posisi itu akan digantikan KDMP. Besok pasti dikoreksi lagi.

Pembatasan jaringan ritel modern, bisa minimarket maupun supermarket, bukan pelarangan, di suatu wilayah biasanya dilakukan dengan zonasi. Di sejumlah negeri kapitalis juga dilakukan.

Maka hipermarket di beberapa negeri tidak boleh di tengah kota, atau kalau di tengah kota hanya di zona tertentu. Intinya agar tak mematikan toko lokal dan juga tak mengubah estetika tata ruang. Inggris, Prancis, Jerman dan Jepang melakukannya dengan masing-masing varian.

Di Indonesia, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo (2011–2019) di DIY melakukan pembatasan jaringan minimarket. Agar tetap bisa beroperasi, toko modern berjejaring harus dikelola oleh koperasi, wajib menyediakan ruang minimum 20 persen ruang untuk memasarkan produk UMKM lokal. Jadi bukan asal melarang.

Tetapi ya beginilah Endonesah. Populisme pejabat kadung menguat, tanpa konsep matang sudah ngomong duluan, lalu setelah itu membuat keterangan susulan. Kalau sekadar janji kampanye, ah lupakan.

Pertanyaan mendasar kita: pemerintah ingin memajukan perekonomian rakyat, juga agar uang desa tak tersedot ke Jakarta, ataukah embuh piyé carané KDMP kudu lancar jaya? Ingat, koperasi bukan sulap, bukan bentukan dari atas. Frisland Campina di Negeri Belanda, induk dari PT Frisian Flag Indonesia, itu sebuah koperasi peternak sapi perah.

Rabobank di Belanda juga merupakan koperasi petani yang berdiri para abad XIX karena petani sulit beroleh kredit dari bank. Rabobank sempat beroperasi di Indonesia selama 29 tahun, antara lain bekerja sama dengan grup Djarum, lalu cabut pada 2020.

Di Belanda ada sejumlah koperasi petani yang kuat, misalnya Royal Flora Holland (bunga), Royal Avebe (kentang), dan DOC Kaas (keju). Negeri itu tak punya menteri koperasi. Jumlah menteri dalam kabinet tahun ini ada 18 orang, ditambah sepuluh pemangku jabatan setingkat wamen, sehingga total isi kabinet, termasuk perdana menteri, ada 28 orang.

Prancis punya Groupe Crédit Agricole, Groupe BPCE, dan E.Leclerc. Sedangjan Amerika Serikat punya, misalnya, Dairy Farmers of America dan CHS Inc.

Jangan ingin seperti mereka kecuali Anda antek asing. Apalagi ingin meniru Belanda yang bekas penjajah. Paham?