Mau ke Prancis lalu Swis dari Tailan, kalau sempat mampir Seisel

Indonesia memperbarui sebutan resmi dalam penulisan nama sejumlah negeri. Hal ini ramai menguar sebagai kabar. PBB, dalam hal ini United Nations Group of Experts on Geographical Names (Kelompok Pakar Nama Geografis PBB, UNGEGN), sudah menerima daftar perubahan itu. Senarai nama baku tersebut, yang tetap maupun berubah, mencakup 194 negeri.

Menurut Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Hafidz Muksin (Kompas.com, 18/1/2026) :

“Setelah nama-nama negara tersebut ditetapkan melalui UNGEGN, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam KBBI pada edisi pemutakhiran berikutnya.”

Saya sih oke saja. Hak setiap negara berdaulat menyebut negeri lain sesuai cara masing-masing. Eh, negara atau negeri?

Saya sering menggunakan kata negeri untuk padanan country, dan negara untuk state. Bukankah kita punya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri? Nederland atau The Netherlands kita sebut Negeri Belanda. Orang Prancis menyebut Holland itu Pays-Bas, artinya negeri tanah rendah. Di sisi lain, orang Prancis menyebut negeri kita Indonésie. Negeri berbahasa Spanyol dan Portugis menyebut Jerman sebagai Alemania — tak ada hubungannya dengan aleman dalam bahasa kita, karena merupakan negeri bangsa Alamanni.

Memang soal pilihan kata negeri dalam Kementerian Luar Negeri bisa didebat karena di Amerika Serikat namanya State Department, menlunya disebut Secretary of State — padahal bukan mensesneg. Ah, itu urusan Amrik kenapa tak memakai istilah foreign affairs.

Kembali ke nama negeri-negeri lain dalam bahasa Indonesia baku, maka Thailand menjadi Tailan, Swiss menjadi Swis, Rwanda menjadi Ruwanda, Seychelles menjadi Seisel, Papua New Guinea tetap Papua Nugini namun Guinea menjadi Ginea, dan Guinea-Bissau menjadi Ginea dan Bisau. Adapun Sao Tome and Principe kita sebut Santo Tomas dan Prinsipe.

Tentang negeri Parangakik, versi Jawa untuk kata Belanda Frankrijk yang disukai NH Dini, KBBI edisi VI sudah mengembalikan Perancis ke Prancis, seperti yang ditetapkan Badan Bahasa tahun 1980-an, namun kemudian menjadi Perancis lagi. Saat itu media yang ber-Prancis antara lain Tempo, Jakarta Jakarta, dan Kompas — namun kemudian Kompas kembali ke Perancis, mengikuti Badan Bahasa.

Untuk dalam negeri, dulu sebutan Sumatra, bukan Sumatera, sempat dibakukan tetapi kemudian kembali ke Sumatera. Saya tetap memakai Sumatra, kalau menulis di tempat lain editornya akan mengoreksi menjadi Sumatera. Dulu ada beberapa peneliti saat menulis laporan dalam bahasa Inggris menggunakan Sumatra, namun dalam bahasa Indonesia menjadi Sumatera.

Kenapa penyebutan negeri lain bisa belok kanan kiri? Waode Nurmuhaemin, dalam kolomnya di Kompas (18/1/2026) menulis, “Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan cara sebuah bangsa menata pengetahuannya tentang dunia.”

Perihal perubahan penulisan baku nama negeri lain, Nurmuhaemin berpendapat:

Lalu mengapa Tailan terasa mengganggu? Jawabannya sederhana: kedekatan. Tailan adalah negara tetangga, destinasi wisata populer, dan bagian dari percakapan sehari-hari. Ketika sesuatu yang dekat berubah, bahasa terasa seperti mengusik kebiasaan personal. Di titik inilah muncul pertanyaan yang lebih penting: bahasa kita sedang apa sebenarnya?

Jawabannya: sedang menata diri. Bahasa Indonesia sedang berusaha konsisten sebagai bahasa modern yang memiliki otoritas atas ejaannya sendiri. Ini bukan soal nasionalisme sempit, melainkan soal kedewasaan linguistik keberanian untuk tidak selalu tunduk pada bentuk global jika sudah ada bentuk baku sendiri.

Ya, ada pasal kebiasaan. Kita selama ini menyebut Mesir untuk Egypt dan Yunani untuk Greece. Bahkan dulu sebelum menyebut Muangthai, kita menyebut negeri itu Siam.

Lalu untuk negeri Cina? Versi baku menyebut Tiongkok, nama yang sudah lama menjadi khazanah kita. Sebutan lengkapnya: Republik Rakyat Tiongkok, disingkat RRT, abreviasi yang terdengar seperti masa sebelum EyD.

Pasca-Reformasi 1998, kita menuliskan nama negeri tadi China, bukan Cina, dengan pelafalan cai-na, atas permintaan Kemlu RRT melalui kedubesnya di Jakarta. Lalu media mengikuti. Ada persoalan rasa bahasa, apalagi menjelang reformasi terjadi kerusuhan rasial.

Nama geografis memang bisa merepotkan. Dulu versi Kemendagri dan Badan Informasi Geospasial (BIG) semasa masih sebagai Bakosutarnal bisa berbeda — apalagi dengan versi kelaziman internasional. Kenapa ada Tanjungpinang namun ada nama baku Tanjung Priok?

Untuk Kulonprogo, nama yang baku adalah Kulon Progo. Adapun untuk Gunung Kidul, penulisan yang baku adalah Gunungkidul. Untuk nama yang dulu tertulis Palangkaraya, penulisan yang baku adalah Palangka Raya. Lalu kenapa Kelurahan Kotabaru, Yogyakarta, sejak dulu tertulis demikian, bukan Kota Baru? Itu urusan BIG.