
Silakan baca siaran pers Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia di laman Amnesty International Indonesia ini.
Satu akibat bencana belum teratasi sudah menyusul bencana lain yakni membatasi kebebasan pers. Apa faedahnya dalam menangani akibat bencana lingkungan di Sumatra? Memangnya ini rahasia negara?
Pemerintah justru diuntungkan dengan pemberitaan proses pemulihan akibat bencana. Rakyat menjadi tahu. Kalau banyak kemajuan pasti rakyat mengapresiasi pemerintah. Rakyat juga bisa tahu kelelahan lahir batin sukarelawan maupun petugas pemerintah dalam bekerja di lokasi bencana.
Dengan komunikasi yang sehat, rakyat bisa memahami kerepotan pemerintah. Dalam hidup keseharian masyarakat juga demikian. Saya bokek, akan berobat, tetapi teman saya juga bokek karena rekeningnya dibobol penjinayah, sehingga tak dapat membantu, tentu saya juga akan memahami.
Kalau pemerintah ingin hanya ada kabar bagus secara sepihak, bukankah sejumlah instansi sudah punya akun media sosial untuk berbagi info?
Jangan-jangan konten bencana di media sosial juga akan dibatasi. Jika ada konten berupa disinformasi bahkan kabar bohong, bukankah pemerintah bisa mengklarifikasi?
Orang bijaksini bilang, dalam masalah berat akan muncul masalah lain karena masalah tak datang sendirian, selalu membawa ikutan. Adapun orang bijaksono ngomong, dalam kesulitan selalu ada pihak yang menjadikan dirinya sebagai sumber masalah (tambahan) karena bingung mengatasi masalah, lantas menganggap pihak lain sebagai masalah. Menjual kambing hitam seolah solusi.

4 Comments
Sampai kapan?
Mari menyanyikan lagu Koes Plus: kapan kapan….
Sampai kapan pemerintah (sengaja) sebodoh ini, sih 🥲
Adalah kurang kerjaan membatasi informasi di era terbuka gini. Lagian bukannya sudah punya pemengaruh dan pendengung yg siap memoles citra? #eh
Pemerintah gak merasa kurang kerjaan, malah merasa terlalu banyak pekerjaan sehingga tak ada waktu, tenaga, dan dana untuk berbuat lebih banyak.