—
Masih simpang siur kelanjutan proyek lift di Nusa Penida, Bali. Sebenarnya cuma penghentian sementara, seperti kabar November lalu, atau seterusnya? Hari ini masih muncul berita soal lift. Salah satunya keberatan oleh warga lokal jika proyek itu mandek.
Sejak awal Pemprov Bali tak tegas, itu kesan saya. Setelah ramai pro-kontra barulah bersikap. Menyangkut pariwisata, ada saja silang sengketa sudut pandang. Ya, ada soal ekonomi dan bisnis bagi investor serta warga lokal. Di sisi lain ada spirit konservasionis yang bagi warga lokal adalah pandangan orang luar yang tak peduli rezeki warga sekitar spot.
Dalam pro-kontra itu saya melihat satu hal, tak hanya dalam kasus lift Nusa Penida, tetapi juga lainnya: selera berwisata. Bagi saya, jika suatu tempat yang indah sulit dicapai berarti memang bukan untuk semua orang. Misalnya dari sisi tuntutan fisik terhadap pelancong. Selain itu adalah ketersediaan akses sampai titik tertentu di lokasi.
Ujung-ujungnya memang biaya, dari persiapan pelancong menjaga kesanggupan, pengelolaan keselamatan oleh otoritas, sampai soal rencana kontigensi dan asuransi. Abstrak?
Baiklah saya membuat tamsil ekstrem. Jika pengelola pariwisata lokal ingin sebuah puncak terjal harus mudah didatangi semua orang, bukan hanya pemanjat tebing, apakah harus disediakan helipad atau platform pengedropan bagi orang yang diantar dan dijemput dengan drone?
Lagi-lagi menyangkut selera apalagi setelah ada media sosial yang mendorong banyak orang untuk pamer lokasi menarik dan terlebih pamer diri secara sosial melalui jalur visual berupa foto dan video diri: aku pernah ke sana berarti aku ada.
Internet telah memepet waktu, bukan laporan aku pernah ke sana melainkan aku sedang di sini — sebuah laporan langsung yang mengatasi perbedaan zona waktu sekaligus melipat jarak. Setelah menjadi arsip, tanpa menunggu tahunan, cukup sehari yang lalu bahkan sebelumnya, sedang sudah menjadi pernah.
Padahal jika sebuah tempat terus didatangi orang tanpa kuota, beban lingkungan pun bertambah. Belum lagi soal keselamatan pelancong dan nasib spot. Tempo hari ramai kabar kecelakaan kapal di Raja Ampat karena arus wisatawan.
Jadi, apakah sebuah tempat yang menyajikan panorama cantik harus dibiarkan tak terjangkau oleh semua orang, dari sisi fisik maupun dana? Ya, jika perlu. Maksud saya semua aspek, termasuk rezeki warga lokal, harus ditimbang matang.
Bulan lalu, dalam serial laporan Bank Jateng Borobudur Marathon, Kompas mencatat keluhan warga Punthuk Setumbu atas menurunnya wisatawan yang naik ke bukit untuk melihat Candi Borobudur dari jauh pada pagi hari akibat Covid-19 dan kuota pengunjung candi.
Kini pengelola ingin menambah akses bagi motor dan mobil agar dapat lebih mendekati puncak (¬ Kompas.id, 13/11/2025). Saya tak mengatakan rencana itu tepat ataukah tak bijak, namun berharap semua hal ditimbang matang. Juga di tempat lain, adanya BUMDes dalam pengelolaan wisata desa mestinya menjadi benteng penjaga lingkungan.
Baiklah, zaman terus berubah antara lain karena kesejahteraan sebagian orang meningkat. Dengan uang tak semua barang harus mereka beli ulang dan ulang karena rumah akan sesak. Berwisata, menikmati perjalanan dan kekayaan kuliner, sebagai proses memperkaya pengalaman, adalah opsi nan tepat.
Akan tetapi di sisi lain arus pelancong ke sebuah tempat berpeluang menimbulkan overturism. Di sejumlah negeri hal itu terjadi. Dalam kasus Indonesia, misalnya, keluhan warga Bandung pada akhir pekan dan hari libur bahwa jalanan kotanya sesak akan ditanggapi orang luar, “Kalian mau duitnya tapi ogah macetnya.” Hal serupa terjadi di sebagian kawasan di Yogyakarta. Di Bogor mungkin juga.
Jadi, orang harus di rumah terus, tak usah bepergian ke wilayah lain? Nggak juga. Kehidupan ini ibarat menghadapi buku, mereka yang di rumah melulu hanya membaca satu halaman.
Mungkin malah cuma membaca halaman data bibliografis berisi judul, penulis, penerbit, perancang sampul, penata letak, KDT Perpusnas, pengingat hak cipta, dan ISBN — biasanya di halaman awal, sebelah kiri.
