Mari kita lihat apakah pekan ini akan jelas sikap pemerintah dalam menghadapi masalah MBG, yakni moratorium dan evaluasi menyeluruh. Apalagi sejak pekan lalu sudah ada Badan Komunikasi Pemerintah, menggantikan Kantor Komunikasi Kepresidenan yang tidak komunikatif, pimpinan Hasan Nasbi. Mestinya pemerintah segera menanggapi kegelisahan publik yang peduli.
Selama ini ini pemerintah terkesan defensif dalam kasus anak-anak sekolah keracunan ransum maupun kualitas dapur. Belum lagi kesesuaian harga Rp10.000 per porsi dan kualitas makanan. Harga tetap tetapi untuk tahun depan anggaran ditambah.
Payung hukum berupa peraturan presiden tentang tata kelola MBG juga belum ada. Ini sama saja membiarkan MBG asal menggelinding. Padahal negeri lain yang punya program serupa melakukannya dengan persiapan matang, tak cukup tujuh bulan.
Tentu misalnya ada jawaban kalau asyik berkutat menerapkan persiapan matang tahu-tahu sudah pilpres lagi, itu sungguh wagu. Lagian buat apa presiden punya pembantu yang bekas juragan jasa boga?
Masa sih kita semua tega membiarkan anak-anak keracunan? Entahlah apakah para pemilik dapur juga keracunan. Menurut CISDI:
… sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 hingga 19 September lalu, program MBG telah menyebabkan sedikitnya 5.626 kasus keracunan makanan di puluhan kota dan kabupaten di 17 provinsi.
¬ Ilustrasi dihasilkan oleh akal imitasi
- MBG itu piyé? Jangan sampai kata “bergizi” dalam MBG menjadi kata lain karena korban keracunan terus bertambah.
4 Comments
Apakah setiap sekolah perlu menyewa juru icip-icip untuk memastikan makanan gratis itu aman disantap?
Jangan mengorbankan orang 🙈
Sebegitu banyak anak keracunan, kok nggak ada yang ditangkap seekor pun? Kalau katering pernikahan, minimal sudah dituntut ganti rugi itu..
Karena berlaku prinsip kebijakan dari pusat tidak bisa direcoki urusan pidana. Maka amanlah para pemain.