Sebenarnya saya ingin hidup tenang, damai, tetapi berita ekonomi, politik, lingkungan, pendidikan, dan entah apa lagi, dalam negeri sangat menguji ketabahan. Tak hanya berita sebatas teks yang saya baca maupun gambar yang saya lihat, namun juga kenyataan yang saya lihat dan rasakan bahkan alami.
Memang sih belum tentu akibat semua keburukan itu langsung menimpa saya dalam tempo singkat. Tetapi jika keadaan makin memburuk, setiap hari akan bertambah orang yang terkena akibat salah urus negara.
Soal DPR ini tiada henti mengesalkan, saling melengkapi dengan ulah pemerintah. Mungkinkah kita cuek saja, karena berteriak pun takkan mengubah keadaan? Saya ternyata tidak bisa cuek karena kalau hanya saya pendam akan menjadi bisul jiwa. Suatu saat akan pecah bernanah.
Yah, inilah risiko negara diurus oleh orang-orang bebal. Mereka boleh taat beribadah formal tetapi tanpa kesalehan sosial apa artinya. Mereka bisa lupa untuk memuliakan sesama manusia dan kehidupan bersama. Korupsi adalah contoh klasik namun semoga tak abadi tentang pengabaian akhlak. Noel si lancung tembelèk léncung adalah contoh.
Eh tetapi dan tetapi, tanpa DPR kita akan dipimpin oleh sistem otoriter. Masalahnya DPR saat ini mengecewakan, ternyata tak mewakili rakyat. Misalnya Iwan Fals menyanyikan “Wakil Rakyat”, para anggota dewan cuma menganggapnya untuk joget kenthir. Mereka memang wakil partai, celakanya partai belum tentu paham kita selain sebagai pemberi suara. Mereka tak peduli virtue atau nilai-nilai kautaman dalam bernegara. Skandal Mahkamah Konstitusi adalah contoh. Bahkan etika pun bisa dimaki ndasmu.
Lihat saja kasus-kasus sebelumnya dalam legislasi. Revisi UU TNI adalah contoh bagaimana para politikus tak peduli rakyat. Atas nama demokrasi, sejumlah pemain dalam elemen sistem demokratis bisa membunuh demokrasi. Konyol memang.
Tetapi itulah sisi karikatural terbesar demokrasi sebagai sistem yang tak sempurna. Lebih konyol lagi, dan menjadi tragedi, jika kaum yang kecewa terhadap demokrasi lalu mengganti sistem, namun tak ada putaran U untuk kembali ke demokrasi.
Lalu? Inilah pendapat Husni Magz, guru Imam Nawawi School Cibinong, Bogor, Jabar, dalam artikel “Lumbung, Tikus, dan DPR” (Kompas, 25/8/2025):
Masalah DPR sesungguhnya bukan pada keberadaan lembaganya, melainkan sistem politik yang membentuknya. Anggota DPR hanyalah ”produk” dari sistem yang bobrok: dari mekanisme pencalonan, proses pemilu, hingga budaya politik uang.
Pertama, sistem pemilu legislatif di Indonesia menuntut biaya politik sangat tinggi. Kandidat harus mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk kampanye, logistik, bahkan ”beli suara”. Tak heran, begitu terpilih, ada dorongan kuat untuk ”balik modal”, entah dengan korupsi, mark-up anggaran, atau jadi perpanjangan tangan oligarki.
Kedua, partai sebagai pintu masuk legislatif tak lagi menjalankan fungsi kaderisasi dengan baik. Banyak anggota Dewan hadir bukan karena pengalaman panjang dalam politik atau aktivisme, melainkan karena modal finansial atau popularitas. Fenomena artis melenggang ke Senayan, anak pejabat tiba-tiba jadi pimpinan partai, atau pebisnis yang membeli posisi caleg, adalah cermin betapa lemah kaderisasi.
Padahal, partai seharusnya menjadi sekolah demokrasi, tempat melatih kepemimpinan, bukan sekadar panggung popularitas instan.
Ketiga, masyarakat sendiri masih sering abai dan pragmatis dalam menentukan pilihan politik. Selama suara bisa dibeli dengan sembako atau uang tunai, selama popularitas artis dianggap lebih penting ketimbang rekam jejak, selama itu pula kualitas legislator sulit membaik. Demokrasi yang sehat butuh pemilih yang rasional, bukan transaksional.
4 Comments
Saya tidak nyoblos/milih mereka, tapi ikut kesal juga. Boleh, dong, Paman? Jadi masuk kelompok orang tolol seperti kata Si Paling Dewan itu, saya gpp juga.
Dia omong apa pun ndak penting.
Betul sekali, demokrasi butuh pemilih yang rasional. Mengenal calon wakil adalah langkah awalnya. Apesnya, informasi itu sering kali tidak tersedia. Maka yang dipilih adalah calon wakil yang fotonya paling bagus atau paling konyol.
Waktu Pemilu 2024 saya jaga TPS. Untuk DPD pada milih Komeng. Alasannya, fotonya lucu, beda dari yang lain.