Kasus beras oplosan akan ke mana?

Tiga hari lalu saat melihat kantong beras, saya teringat dua hal. Pertama: kasus pengoplosan beras premium, dan kami sempat jadi korban. Kedua: Pertamina.

Mulai dari yang kedua dulu. Sekian dasawarsa Pertamina menamai bensin RON 88 itu Premium. Harganya lebih murah daripada RON 98 yang berjenama Super. Kemudian dalam perjalanan waktu masyarakat pun tersadarkan, bahwa premium berarti berkualitas tinggi, dalam arti kualitas di bawah itu lebih murah harganya.

Kemudian ada beras premium. Dalam benak konsumen, itu adalah beras terkemas bermerek dengan kualifikasi tertentu. Kalau disebut beras priayi tentu salah. Di pengecer beras juga ada beras serupa namun tanpa merek. Harganya lebih tinggi daripada beras yang disebut beras rakyat.

Warung makan, bukan warteg, banyak yang memakai beras premium. Di toko pracangan saya pernah mendengar seorang ibu membeli beras tiga liter dan bilang kepada tauke, “Pokoknya beras yang paling mahal, Koh.”

Soal beras oplosan? Itu menimpa beras dalam kemasan dengan merek. Dua bulan lalu istri saya mengeluh, “Ini pasti dicampur. Berasnya apek, habis dikeluarin dari rice cooker warnanya kuning, berair, cepet basi.”

Terbukti kemudian ramai berita beras oplosan. Pekan lalu saya membaca kabar, pengusutan beras oplosan itu berlanjut (Kompas, 24/7/2025). Bagi saya ini bukan sekadar kejahatan ekonomi dalam arti perilaku lancung demi keuntungan.

Merugikan konsumen itu jelas. Tentu masalahnya bukan biarkan saja, itu masalah masyarakat kelas menengah, karena masyarakat miskin lebih kenyang ditipu. Ini masalah moral dan etika yang merusak ekosistem bisnis sehat. Tempo hari ada kasus pengurangan volume minyak goreng. Saya tak mengikuti bagaimana kelanjutannya.

Selain skandal minyak goreng ada pula menyarukan daging babi sebagai daging sapi. Saya bukan Muslim, kebetulan tak mengharamkan babi, saja kesal terhadap kasus ini, apalagi para penganut agama Islam. Coba cari arsip berita, kasus ini tak hanya sekali.

Penipuan, jika menyangkut produk yang masuk ke tubuh, bisa membayakan — misalnya vaksin palsu. Jika menyangkut pengoperasian barang, bisa merusak si barang — misalnya oli palsu.

Kemenkes, IDAI, dan BPOM menyatakan masyarakat tak usah panik karena vaksin palsu untuk anak ( ¬ Siaran Pers, 27/06/2016). Saya awam dalam urusan medis, maka saya tak menyalahkan jika masyarakat panik. Taruh kata vaksin palsu itu cuma plasebo, tetapi bisa saja masyarakat kadung merasa aman karena anak-anaknya sudah divaksinasi, padahal kekebalan bocah ternyata belum tangguh.

Hukuman untuk para pemalsu silakan lihat arsip berita (¬ Detik, 22/3/2017). Saya belum mengecek putusan final di Mahkamah Agung. Malas, cuma ngeblog santai kok serius banget karena hal macam itu jatah jurnalis untuk membuat liputan mendalam, bukan cuma bikin berita laku pesohor cerai, skandal ekstramarital, dan pindah agama, yang semuanya merupakan ranah privat, bukan publik — mana cuma memungut remah-remah media sosial pula.

Kembali ke Pertamina tetapi bukan jenama Premium. Soal oplosan atau apalah namanya, dan duduk berdiri soal yang benar, pun masih membingungkan. Kenapa Kejagung tak mencegah — sebagai bagian dari pencegahan dan penangkalan keimigrasian yang disingkat cekal — Mohammad Riza Chalid sejak awal?

Soal red notice ke Interpol, Jubir Kejagung Bang Supriatna bilang hari ini, “Tunggu saja tanggal mainnya.” (¬ Beritasatu, 27/7/2025). Saya membatin, kalau Chalid ditangkal masuk Indonesia, dengan berita di cekal, dia malah girang.

Penegakan hukum menuju Indonesia Cemas 2045? Entahlah. Saya skeptis bahkan pesimistis.