Setumpuk kartu remi dan persoalan judi

Malam itu, pekan lalu, meja rendah itu sepi. Ada empat pak kartu ditumpuk di sana. Desainnya biasa saja. Saya punya beberapa kartu remi menarik, yang terbaru dioleh-olehi oleh Zam Matriphe dari Jerman, sehabis Lebaran lalu.

Meja dekat parkiran sebuah gereja itu sepi karena tak ada orang. Tentu tak ada orang berjudi kartu di sana. Gila apa?

Oh, judi! Jahat nian para bandar judi online (judol) karena korbannya banyak dari golongan ekonomi kesrakat. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lebih dari setengah juta penerima bantuan sosial terindikasi bermain judi daring dengan total nilai transaksi Rp 957 miliar selama 2024.

Ini berarti dua persen penerima bansos bermain judi daring. Menurut Ketua Tim Humas PPATK M. Natsir, ada sekitar 7,5 juta transaksi. Ada 571.410 rekening penerima bansos yang dicocokkan dengan 28,4 juta NIK penerima bansos dalam data Kemensos dengan 9,7 juta NIK data pemain judi daring di PPATK (Kompas, 8/7/2025).

Berita itu membuat saya berharap sesuatu ketika melihat foto berita pencairan Bantuan Subsidi Upah di Semarang, Jateng, Rp600.000 per tiga bulan. Saya berharap tak seorang pun dari penerima bantuan yang akan menggunakannya untuk berjudi.

Orang bilang, judol termasuk shadow economy. Tidak terdaftar, tak dapat dipajaki. Uangnya makin memperkaya bandar. Di negeri lembek, kekayaan mereka bisa mengatur banyak hal. Kalau untuk kasino resmi, yang bermain memang punya modal, dan pemerintah memungut pajak.

Sedangkan judol di ponsel, pemainnya miskin modal, dengan Rp10.000 pun bisa namun mengulang terus. Lalu uang dapur dan biaya pendidikan anak pun terganggu. Keji, sekelompok orang, termasuk aparat yang disogok, menjadi kaya karena memeras orang miskin dengan candu permainan berbayar.