Amarah Megawati

“Kamu siapa Rossa? Jangan hanya karena kamu KPK loh. Saya enggak takut, gile lho,” kata Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Mukernas Perindo di Jakarta kemarin.

AKBP Rossa Purbo Bakti adalah penyidik KPK yang tempo hari memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku yang masih buron itu. Saat itu KPK menyita catatan dan ponsel Hasto dari ajudannya.

Kuat opini dalam masyarakat bahwa Hasto sejak awal diambangkan, tak segera jadi tersangka, hanya diperiksa, untuk menekan PDIP. Maka Mega kemarin bilang kalau Polri menangkap Hasto, dirinya akan menemui Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Ada beberapa tilikan dari pernyataan Mega:

• Bu Ketum sedang kesal terhadap pemerintah, dalam hal ini Jokowi
• Mega sulit ditebak, kadang diam ketika publik menunggu respons dia terhadap suatu isu
• Namun dalam pidato di luar teks, Mega bisa menyatakan aneka hal, misalnya ketidakpastian hukum dalam politik, “Mau ngambil saya nggak berani. Sasarannya di sekeliling saya.”
• Dalam kasus Hasto, Mega sebagai pemilik partai menempatkan diri sebagai induk banteng yang melindungi anak-anaknya saat diusik — ini naluri protektif setiap induk apa pun
• Dalam partai, Mega memang menempatkan dan menyebut diri sebagai Ibu, menyapa kader sebagai anak-anakku, dan PDIP adalah partai yang menjadi personifikasi pendiri, PDIP adalah Mega dan sebaliknya, seperti juga pada Nasdem dan Partai Demokrat, tetapi tidak pada PKS dan Golkar
• Dalam menyebut Rossa, sebagai “kamu”, kultur Jawa akan memandang Mega sedang menempatkan diri sebagai sapa ingsun sapa sira — siapa diriku siapa dirimu, namun sira adalah sebutan dari pihak yang lebih tinggi, misalnya ratu terhadap hamba sahaya
• Ucapan Mega selain menyangkut Rossa dan Kapolri adalah kritiknya terhadap semboyan Indonesia Maju yang dicanangkan Jokowi, padahal menurut Mega lebih tepat Indonesia Raya
• Ada satu hal penting dari Mega yang kurang membahana di media: rencana revisi UU TNI
• Mega tak menyetujui niat pemerintah, bukan usulan DPR, untuk mengembalikan dwifungsi, antara lain karena besarnya jumlah perwira tinggi nirjabatan akibat penundaan usia pensiun, namun masyarakat tahu di parlemen fraksi PDIP tak tegas menolak, hanya membuat nota keberatan
• Konon sikap tanggung itu karena Banteng terancam rencana revisi lagi untuk UU MD3 yang akan membuat partai pemenang pemilu tak memimpin DPR, seperti pada 2014

Jadi? Mega memimpin partai besar yang kadang tidak bisa lincah zig-zag dalam berkompromi karena keteguhan prinsip, padahal secara umum sejak jadi anggota DPR Mega adalah pendiam — dan dia bisa njothak kalau kecenthok, menjauhi tegur sapa seperti terhadap SBY. Namun pada Juni 1998, Mega mengingatkan masyarakat untuk berhenti menghujat Soeharto (¬ lihat arsip piama Bung Karno).

Padahal, lagi-lagi, PDIP adalah Mega dan sebaliknya. Jika orang meledek partai yang mengalami personifikasi pendiri tak beda dengan fan club, bahkan cult, terhadap kaum pendukung setia Jokowi pun labelnya bisa sama. Bedanya kaum Jokowian tak menjadi partai, namun manut terhadap sikap politik Jokowi.

Pernyataan awal Alap-alap Jokowi dalam isu Pilgub Jateng jelas: “Taat Instruksi” dan “2024 Apa Kata Jokowi”. Di PDIP sama: tegak lurus apa kata Ibu.

¬ Foto: Jawa Pos