Gubernur Jakarta ditunjuk oleh Istana: mayoritas warga tak setuju

Hasil jajak pendapat oleh Litbang Kompas ini sudah dimuat kemarin (11/3/2024) di web dan aplikasi, pada tanggal merah, dan baru terbit di versi koran hari ini (12/3/2024). Isinya sama:66,1 persen warga menolak wacana gubernur Daerah Keistimewaan Jakarta (DKJ) kelak ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Warga mana? Tak hanya orang DKI Jakarta tetapi juga warga di 37 provinsi lain. Soal metodologi tak saya persoalkan, itu urusan para peneliti, lagi pula selama ini reputasi Litbang Kompas itu baik.

Hatta tersimpulkan 52,1 persen tidak setuju, 27,8 persen setuju, 3,5 persen sangat setuju, 2,6 persen tidak tahu, dan 14 persen sangat tidak setuju. Artinya 66,1 persen responden (tak setuju dan sangat tak setuju) menolak penunjukan untuk gubernur DKI.

Alasan utama pihak yang tak setuju adalah kemunduran demokrasi (40,8 persen), karena kepala daerah tak dipilih.

Adapun dari kelompok yang setuju penunjukan, 19,6 persen beralasan khawatir terhadap keterbelahan masyarakat. Saya menduga jejak panjang Pilgub DKI 2017 yang keras — dengan bumbu politik identitas¹, yang disangkal pemenangnya, yakni Anies Baswedan — meninggalkan luka batin pada masyarakat.

¹) Ihwal politik identitas tersebut juga menyentuh Pilpres 2019, dan menguat opini hingga kini bahwa kedua kubu sama-sama memanfaatkan isu tersebut. Ma’ruf Amin menjadi wapres bagi Jokowi juga karena alasan agama.

Mendukung maupun menolak Anies karena agama